Page 116 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

registration). Berdasarkan Pasal 19 UUPA, dinyatakan bahwa
pendaftaran tanah dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan
peraturan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum oleh
pemerintah. Pasal tersebut ditujukan kepada pemerintah sebagai
instruksi agar seluruh wilayah Indonesia diselenggarakan “rechts-
cadastre” yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak
atas tanah.
Sistem pendaftaran tanah di Indonesia disebut sebagai sistem
Torrens yang dimodifikasi. Bidang tanah ditetapkan batasnya dan
hasil survei kadaster dituangkan dalam Surat Ukur. Salinan Buku
Tanah dan Surat Ukur merupakan Sertipikat Hak Atas Tanah
yang berfungsi sebagai alat bukti hak yang kuat, tetapi itu bukan
merupakan alat bukti mutlak yang tidak dapat dibatalkan. Oleh
karena itu, sistem pendaftaran tanah di Indonesia disebut sebagai
“sistem negatif” (Zevenbergen, 2002). Terdapat tiga kategori hak
atas tanah yang menjadi objek pendaftaran tanah (title) yaitu:
1. Empat hak yang secara nyata ditentukan dalam UUPA yaitu
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak
Pakai;
2. Hak atas tanah sebelum tahun 1960, yaitu tanah bekas “hak
barat” dan bekas “tanah milik adat” yang telah “dikonversi”
menjadi salah satu dari empat hak dalam UUPA diatas;
3. Empat jenis tambahan hak atas tanah yang diperkenalkan
setelah berlakunya UUPA, yaitu Hak Pengelolaan, Wakaf,
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan.
Regulasi juga mengatur Hak Atas Ruang Atas Tanah dan Hak
Atas Ruang Bawah Tanah, namun keduanya masih harus diatur
secara lebih mendetail untuk mendukung pembangunan di atas
maupun di bawah permukaan bumi yang sudah banyak terjadi.
Pengaturan juga dilakukan untuk mendaftar Hak Milik Komunal
Masyarakat Hukum Adat yang masih dijumpai di beberapa
wilayah.
b) Persyaratan Legal Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah di Indonesia diwajibkan (compulsory)
bagi pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah
secara sistematis dan juga dilakukan secara sukarela
(optional) atas permintaan pemegang hak dalam

BAB 3. 89
Sistem Kadaster di Indonesia