Page 120 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

Hasil penilaian kepatuhan diharapkan bisa menunjukkan elemen
kadaster yang bisa dievaluasi dalam rangka membangun kadaster
lengkap Indonesia.

4.1. Objek Kadaster dalam UUPA
UUPA menyatakan objek kadaster atau disebut sebagai lapangan
agraria adalah bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya. Objek agraria yang merupakan
sumber-sumber daya alam tersebut mirip dengan objek ruang dalam
regulasi tata ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi. Kegiatan tata ruang disebut
penataan ruang dan jika mengenai tanah disebut tata guna tanah yang
kegiatannya disebut penatagunaan tanah (Harsono, 2019).
Konsep bumi di dalam UUPA, selain mencakup permukaan fisik
bumi, termasuk juga tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di
bawah air. Definisi air mencakup perairan pedalaman seperti sungai
dan danau, maupun laut yang berada dalam wilayah Indonesia.
Dengan demikian, objek kadaster yang dimaksud UUPA meliputi
juga marine cadastre yang mengatur Landas Kontinen Indonesia
(LKI) sampai kedalaman 200 meter atau lebih di mana kekayaan alam
dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan batas terluar 200 mil laut
diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia bisa dieksplorasi dan
dieksploitasi (Tamtomo 2006).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi daring, agraria
berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, dan juga pemilikan
tanah . Pilihan kata agraria menunjukkan keterkaitan dengan sejarah
5
regulasi pada masa kolonial Belanda, seperti sebutan Agrarisch
Wet, Agrarisch Besluit dan sebagainya. Penyebutan institusi juga
memiliki kaitan dengan regulasi di masa kolonial, seperti Agrarische
Inspectie pada Departement Van Binnenlandsch Bestuur (Departemen
Pemerintahan Dalam Negeri) yang berlanjut setelah kemerdekaan
dengan sebutan Bagian Agraria pada Kementerian Dalam Negeri,
Menteri Agraria, Kementerian Agraria, Departemen Agraria, Menteri
Pertanian dan Agraria, Direktur Jenderal Agraria, Direktorat Jenderal
pada Departemen Dalam Negeri, Menteri Negara Agraria, dan saat
ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Semuanya menunjukkan

5 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agraria

BAB 4 93
Elemen Kadaster Dalam Regulasi Penetapan Batas Indonesia