Page 25 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian,
menurut Pierre van der Eng (2018), kadaster di Indonesia masih belum
lengkap, meskipun telah dibangun sejak lebih dari 200 tahun.
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa, pada tahun 2016,
jumlah bidang tanah yang terdaftar baru sebanyak 46 juta dari 126
juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Data jumlah bidang tanah
ini, apabila disandingkan dengan data yang tercatat dalam penjelasan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, menunjukkan bahwa, terdapat pertambahan jumlah bidang
tanah setiap tahunnya sebanyak 3,6 juta bidang tanah sejak 1996-
2016. Pertambahan yang cukup signifikan ini disebabkan karena
proses pemisahan dan pemecahan bidang tanah, termasuk terhadap
tanah yang belum terdaftar (Penjelasan PP No. 24/1997). Dengan
pertambahan sebanyak itu, diperkirakan jumlah bidang tanah pada
tahun 2023 menjadi sebanyak 147,3 juta bidang tanah dan tentu akan
terus bertambah setiap tahunnya. Merujuk dokumen Readiness
Criteria (2023) dari Kementerian ATR/BPN sampai awal tahun 2023,
bidang tanah terdaftar sebanyak 101,1 juta bidang. Artinya, baru
sekitar 68,6% dari total bidang tanah non-kawasan hutan yang telah
dimasukkan ke dalam sistem kadaster negara.
Selain masalah kelengkapan, kadaster di Indonesia juga memiliki
tantangan terkait dengan ketelitian. Dari bidang tanah yang sudah
terdaftar, belum semuanya memenuhi ketelitian yang ditetapkan.
Hal ini disebabkan karena ketidakpatuhan dalam pemenuhan
standar teknis regulasi penetapan batas, yang dalam buku ini disebut
elemen-elemen kadaster. Saat ini, belum terdapat indikator yang
menggambarkan tingkat kepatuhan suatu peta bidang tanah terhadap
elemen-elemen kadaster yang ditetapkan dalam regulasi penetapan
batas dimaksud. Elemen-elemen kadaster dibedakan menjadi elemen
legal dan elemen spasial, sebagaimana pengelompokan kegiatan
penetapan batas yang dilakukan oleh Profesor Benito Arruñada
(2018). Tiga elemen legal yang tertulis di dalam regulasi, terdiri
dari penunjuk batas, persetujuan batas, dan demarkasi batas,
sementara tiga elemen spasial terdiri dari petugas penetapan batas,
metode pengukuran, dan ketelitian peta dasar.
Konsep kadaster lengkap yang dijelaskan dalam buku ini ditulis
berdasarkan penelitian yang dilakukan di enam desa di Kabupaten

xxiv Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono