Page 30 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

yang mengintegrasikan fungsi-fungsi penguasaan dan pemilikan
tanah (land tenure), penilaian tanah (land value), peruntukan dan
penggunaan tanah (land use), serta pengembangan tanah (land
development) (Enemark, 2010; Williamson dkk., 2010a, b). Namun,
meski telah dibangun lebih dari 200 tahun sejak zaman kolonial
Belanda, sampai saat ini kadaster di Indonesia masih belum lengkap
(Eng, 2018). Ketidaklengkapan ini menciptakan hambatan yang
signifikan dalam upaya mengembangkan sistem administrasi
pertanahan modern untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
(UNECE, 1996; Bennett, 2007).
Pierre Van Der Eng tidak sendirian, completeness of the
cadastre dalam ranah administrasi pertanahan bukanlah hal baru
dan telah diakui peran pentingnya sejak lama, seperti yang juga
dinyatakan dalam Cadastre 2014 (Kaufmann dan Steudler, 1998),
The Bathurst Declaration on Land Administration for Sustainable
Development (Grant dan Williamson, 1999), dan bahkan sejak zaman
Napoleon Bonaparte mulai membangun kekaisarannya. Napoleon,
sebagaimana ditulis oleh Jaap Zevenbergen (2002) menyatakan begitu
pentingnya peran kadaster. “The cadastre just by itself could have been
regarded as the real beginning of the Empire, for it meant a secure
guarantee of land ownership, providing for every citizen certainty of
independence. Once the cadastre has been compiled … every citizen
can for himself control his own affairs and need not fear arbitrariness
of the authorities”. Kadaster dapat dianggap sebagai awal sebuah
kekaisaran, karena perannya dalam memberikan jaminan hukum atas
kepemilikan tanah, yang pada gilirannya memberikan kemerdekaan
bagi setiap warga. Ketika kadaster sudah terbangun secara lengkap, ….
setiap warga negara dapat mengontrol kepentingannya (atas tanah)
dan tidak perlu khawatir akan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak
berwenang.
Dalam konteks Indonesia, pentingnya memiliki kadaster lengkap
sebenarnya sudah banyak dijelaskan sebagai komponen yang krusial
dalam merealisasikan reformasi administrasi pertanahan untuk
memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah kepada seluruh
warga negara. Hal ini diungkapkan dalam the Bogor Declaration on
Cadastral Reform (United Nations dan FIG, 1996). Selain itu, urgensi
kadaster lengkap juga disebutkan dalam Laporan Proyek Administrasi
Pertanahan - Part C Bappenas yang berjudul Institutional Framework

BAB 1. 3
Urgensi Membangun Kadaster Lengkap