Page 34 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 34

dan perbedaan sistem kadaster yang diterapkan di berbagai negara.
            Parameter-parameter dalam templat kadaster meliputi peran sistem
            kadaster; masalah penguasaan tanah secara informal; peran kadaster
            dalam infrastruktur data spasial (spatial data infrastructure/SDI) yang
            membutuhkan kelengkapan data kadaster spasial, dan pemahaman
            tentang  upaya  pengembangan  kapasitas  untuk  mendukung  sistem
            kadaster (Rajabifard dkk. 2007). Berdasarkan templat tersebut, sistem
            kadaster  di Indonesia  pernah  dituliskan. Namun,  sampai  saat ini,
            belum pernah dilakukan pembaharuannya sejak 15 Juni 2003 .
                                                                   2
                Secara global, proses pengumpulan data spasial dianggap sebagai
            hambatan utama dalam penyediaan kadaster lengkap (Zevenbergen
            dkk., 2013a; Steudler dkk., 2014; Rahmatizadeh dkk., 2018; Hendriks
            dkk., 2019). Dalam kerangka spasial, penentuan batas bidang tanah
            merupakan komponen yang sangat penting. Dari perspektif hukum-
            masyarakat, batas bidang tanah ditentukan melalui persetujuan, dan
            didefinisikan sebagai garis yang memisahkan kepentingan seseorang
            atas suatu bidang tanah dengan pihak di sebelahnya (Zevenbergen,
            2002).  Pemisahan  ini dapat ditunjukkan dengan  tanda  batas  yang
            permanen  seperti  pagar beton,  dinding  batu,  patok beton  dan
            sebagainya, serta tanda batas yang non-permanen seperti parit atau
            perubahan  penggunaan  tanah  (Bennett,  2015).  Regulasi  kadaster
            di Indonesia menggunakan  sistem  fixed  boundary  (batas tetap)
            berdasarkan kegiatan penetapan batas yang elemen-elemennya diatur
            secara rigid. Standar teknis penetapan batas ini mencakup elemen-
            elemen yang wajib terpenuhi, yaitu penunjuk batas, kesepakatan batas
            dan demarkasi batas, yang dalam buku ini dikelompokkan menjadi
            aspek legal. Sedangkan aspek spasial yang harus terpenuhi terdiri dari
            elemen petugas penetapan batas, metode pengukuran, dan ketelitian
            peta dasar pendaftaran (PP No. 24/1997).
                Ketidakhadiran pemilik  tanah  merupakan  tantangan utama
            dalam kegiatan  penetapan batas (Martono  dkk. 2021).  Akibatnya,
            petugas  penetapan batas mengalami kesulitan  dalam mencari
            penunjuk batas, mendapatkan persetujuan batas, maupun memasang
            tanda  batas  bidang  tanah,  sebagaimana  yang  disyaratkan dalam
            elemen  legal.  Dalam elemen  spasial,  tantangan  terbesar adalah
            ketersediaan peta dasar pendaftaran (Martono dkk. 2022), sehingga


            2   https://cadastraltemplate.org/indonesia.php

                                                                 BAB 1.   7
                                               Urgensi Membangun Kadaster Lengkap
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39