Page 31 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

Reforms for Land Administration (Bappenas, 2000). Dalam kedua
dokumen tersebut dinyatakan bahwa, reformasi administrasi
pertanahan perlu dilakukan di Indonesia karena masih banyaknya
tanah yang belum terdaftar, dan sistem administrasi pertanahan
(SAP) yang belum berfungsi secara terintegrasi. Selain itu, kadaster
di Indonesia juga direkomendasikan untuk mencakup semua jenis
tanah, termasuk hutan, daerah perkotaan dan perdesaan. Platform
kadaster dalam bentuk peta kadaster menjadi lapisan dasar (basic
layer) dalam infrastruktur data spasial nasional (IDSN) (Bennett dkk.,
2012).
Dalam PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan
bahwa, pada tahun 1996, baru sekitar 16,3 juta (29,6%) dari sekitar
55 juta bidang tanah yang terdaftar. Dua puluh tahun kemudian,
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo , menyatakan bahwa pada
1
tahun 2016 terdapat 46 juta bidang tanah yang terdaftar dari total 126
juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Dari sisi jumlah bidang tanah,
terdapat peningkatan jumlah bidang tanah yang signifikan, yaitu
sebesar rata-rata 3,6 juta (2,8%) per tahun dalam kurun waktu 20
tahun tersebut. Penambahan terjadi melalui pewarisan, pemisahan
dan pemberian-pemberian hak baru, baik atas tanah yang sudah
terdaftar maupun yang belum. Bidang tanah yang dimaksud dalam
PP No. 24/1997, hanyalah bidang tanah yang terletak di luar kawasan
hutan, yang sering disebut juga sebagai areal penggunaan lain
(APL). Berdasarkan angka rata-rata pertambahan di atas, pada tahun
2023 perkiraan jumlah bidang tanah di luar kawasan hutan sudah
mencapai 147,3 juta bidang. Tentu saja, jumlah bidang tanah ini akan
terus bertambah setiap tahunnya. Menurut data ATR/BPN, sebanyak
101,1 juta (68,6%) bidang sudah terdaftar pada awal tahun 2023. Selain
tantangan berupa ketimpangan jumlah tanah yang berhasil didaftar,
dari tampilan peta pendaftaran ATR/BPN yang bisa dilihat melalui
bhumi.atrbpn.go.id, diketahui bahwa tantangan besar kadaster di
Indonesia juga terkait dengan kualitas data. Sesuai dengan PP No.
24/1997, data kadaster di atas dihasilkan dari kegiatan pendaftaran
tanah yang dilakukan baik secara sporadis maupun sistematis dalam
kurun waktu yang berbeda-beda, sehingga kualitas kadaster yang
dihasilkannyapun bervariasi. Pendaftaran tanah sistematis adalah

1 https://www.presidenri.go.id/transkrip/penyerahan-sertipikat-tanah-untuk-rakyat-se-
indonesia-2/

4 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono