Page 27 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

permanen) pada enam desa di Kabupaten Madiun. Sementara itu
hasil yang sebaliknya ditemukan di dua kelurahan Kota Administrasi
Jakarta Utara. Tingkat kepatuhan peta bidang tanah terhadap tiga
elemen spasial, yaitu, meskipun petugas penetapan batas mencapai
100%, di mana seluruh pengukuran dilakukan oleh surveyor
pemerintah ataupun surveyor berlisensi, namun dalam elemen
metode pengukuran hanya mencapai 17,4%, dan bahkan pada elemen
ketelitian peta dasar sebesar 0%, yang berarti tidak tersedia peta
dasar yang memenuhi persyaratan teknis. Temuan ini mendukung
pernyataan Profesor Stig Enemark dan rekan-rekannya (2016), bahwa
persyaratan teknis penetapan batas yang terlalu tinggi di negara
berkembang, untuk sekedar meniru persyaratan teknis di negara
maju, menyebabkan tidak mudahnya pemenuhan syarat penetapan
batas dalam rezim fixed boundary, dan justru menghambat upaya
membangun kadaster yang lengkap.

Tingkat partisipasi para pemegang hak yang rendah dalam
kegiatan pendaftaran tanah, merupakan faktor penentu dari elemen
legal. Ketidakhadiran mereka mengakibatkan petugas mengalami
kesulitan dalam menentukan batas bidang tanah untuk diukur,
meminta persetujuan batas, bahkan sering tidak terdapat tanda
batasnya. Sementara faktor penentu dalam elemen spasial adalah
ketersediaan peta dasar yang memenuhi standar teknis untuk
memetakan peta bidang tanah. Sayangnya, ketersediaan peta dasar
ini juga masih rendah di Indonesia. Sehingga petugas mengalami
kesulitan dalam memetakan hasil pengukurannya.
Untuk mengatasi hambatan legal dan spasial dalam penetapan
batas kadaster di atas, penulis merekomendasikan penerapan general
boundary, dengan mencantumkan tipologi kadaster sebagai meta data
kadaster pada setiap peta bidang tanah, dalam upaya membangun
kadaster lengkap di Indonesia. Dengan demikian, setiap institusi dan
individu bisa mengetahui tingkat kepatuhan elemen kadaster peta
bidang tanah, manakala akan memanfaatkan untuk kepentingannya.
Kadaster lengkap akan bisa menjadi integrator sistem administrasi
pertanahan (SAP) untuk mewujudkan tujuan pembangunan
berkelanjutan, SDGs 2030.

xxvi Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono