Page 32 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

pendaftaran tanah secara serentak dalam suatu wilayah desa atau
kelurahan yang ditetapkan atas inisiatif pemerintah. Sedangkan
pendaftaran tanah sporadis dilakukan atas permohonan pemilik
tanah baik secara individual maupun massal.

Sebagai upaya mengatasi tantangan kelengkapan dan kualitas
kadaster di atas, pemerintah memprakarsai program percepatan
pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL). PTSL merupakan sebuah inovasi besar, menjadi program
strategis nasional yang dimulai tahun 2017 dan diproyeksikan selesai
pada tahun 2025, dengan tujuan mendaftarkan seluruh bidang tanah
di Indonesia, sekaligus memperbaiki kualitas data kadaster yang
sudah ada. Melalui inovasi ini, setiap bidang tanah dalam suatu desa
atau kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL, akan didaftar
dan dicatat menjadi 4 (empat) kategori. Kategori pertama adalah
bidang tanah yang clean and clear, dan sudah siap untuk disertipikasi
(K1). Kategori kedua adalah bidang tanah yang sedang dalam sengketa
(K2). Kategori ketiga adalah bidang tanah yang tidak disengketakan
tetapi belum siap disertipikasi (K3), karena hubungan hukum antara
subjek dan objeknya belum bisa ditetapkan berdasarkan regulasi
yang berlaku. Kategori keempat adalah bidang tanah yang sudah
bersertipikat pada masa lalu, yang belum terpetakan, ataupun
terpetakan secara tidak tepat, sehingga perlu ditingkatkan akurasi
spasialnya (K4) (Aditya dkk. 2020). Sertipikat tanah merupakan surat
tanda bukti hak atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah
yang bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, secara prinsip,
standar pendaftaran tanah dalam PTSL tersebut, telah sesuai dengan
filosofi “kesinambungan hak atas tanah/continuum of land rights”
yang diusulkan oleh Prof. Peter van Oosterom dan Prof. Christiaan
Lemmen (2015). Namun demikian, sampai dengan enam tahun
pelaksanaannya, data fisik dan data yuridis hasil PTSL belum dapat
mencapai kelengkapan dan kualitas sebagaimana yang diharapkan.
Data fisik adalah gambaran tentang letak, batas, dan luas bidang
tanah, sedangkan data yuridis adalah status hukum, pemegang hak,
termasuk hak-hak pihak lain dan beban-beban yang terkait (PP No.
24/1997).

BAB 1. 5
Urgensi Membangun Kadaster Lengkap