Page 36 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

berbasis bidang tanah yang mencakup seluruh bidang tanah dalam
suatu wilayah tertentu, yang berisi mengenai hak atas tanah (rights),
batasan (restrictions) dan tanggung jawab (responsibilities), sering
disingkat RRR, yang melekat di atas bidang tanah tersebut. Kadaster
lengkap memiliki komponen berupa uraian data fisik bidang tanah
yang disebut sebagai kadaster spasial, yang biasanya terhubung
dengan catatan data yuridis, termasuk nilai tanah dan peruntukannya.

1.2. Kadaster Lengkap di Perkotaan dan Perdesaan
Indonesia
Sebagaimana rekomendasi dalam the Bogor Declaration on
Cadastral Reform (1996) dan Laporan Proyek Administrasi Pertanahan
- Part C (Bappenas, 2000), agar kadaster di Indonesia mencakup
seluruh kawasan, baik perkotaan maupun perdesaan, studi kasus
buku ini dilakukan di daerah perdesaan dan perkotaan. Penulis
melakukan penelitian tentang aspek legal dalam kegiatan penetapan
batas kadaster dilakukan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lokasi
ini merupakan daerah perdesaan dengan mayoritas bidang tanah
yang belum terdaftar. Saling kenal di antara anggota masyarakat
terbukti merupakan potensi dalam pembangunan kadaster lengkap
di perdesaan Indonesia, terutama dalam elemen kesepakatan
batas. Aspek spasial tidak dilakukan asesmen, mengingat kegiatan
pengukuran dan pemetaan yang dilakukan di desa yang ditetapkan
sebagai lokasi PTSL ini dilakukan oleh suveyor berlisensi berdasarkan
kontrak kerja yang disusun sesuai kerangka acuan kerja dan standar
teknis spasial yang berlaku (Martono dkk. 2021). Penelitian tentang
aspek spasial dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, yang merepresentasikan wilayah perkotaan dan mayoritas
bidang tanahnya telah terdaftar secara legal dan bersertipikat. Namun
tingkat akurasi dan kelengkapan elemen kadaster spasialnya belum
seperti yang diharapkan dalam regulasi (Martono dkk. 2022). Berbeda
dengan lokasi di Kabupaten Madiun, karena mayoritas bidang
tanahnya sudah bersertipikat, maka aspek legal tidak dilakukan
asesmen. Sertipikat merupakan bukti legal kepemilikan tanah. Sebagai
studi kasus, temuan penelitian di kedua lokasi tidak dimaksudkan
untuk mewakili kondisi kadaster di seluruh Indonesia. Perbedaan
dalam kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan perbedaan kondisi
wilayah, misalnya aksesibilitas serta perbedaan kualitas sumber daya

BAB 1. 9
Urgensi Membangun Kadaster Lengkap