Page 49 - Berangkat Dari Agraria

26 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
sistem penguasaan dan penggunaan tanah rakyat dipadukan,
khususnya masyarakat adat dan lokal. Ruang mediasi dan mekanisme
resolusi konflik alternatif perlu dibuka. Penyelesaian masalah
pertanahan mengedepankan kebersamaan yang menguntungkan
semua pihak secara adil dan berkepastian hukum.

Mengingat kompleksitas permasalahan pertanahan dan
keterbatasan kapasitas dan respons kelembagaan yang ada, di sinilah
relevansi menghadirkan peradilan khusus keagrariaan. Kini saatnya
merintis pembentukan pengadilan pertanahan di bawah peradilan
umum di lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan pertanahan ini
diisi para hakim dan aparatus yang terdidik dan terlatih khusus untuk
menangani perkara keagrariaan yang kompleks dan multidimensi.
Tentu saja, penanganan konflik agraria dan sengketa pertanahan
harus diletakkan dalam konteks pelaksanaan pembaruan agraria dan
pengelolaan sumber daya alam sebagai jalan menuju perwujudan
masyarakat adil, makmur, bahagia, dan sejahtera, seperti impian
pendiri republik. Jika pemerintahan sekarang tak sanggup
mewujudkannya, ini pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru yang
akan dibentuk melalui Pemilu 2014. *

1.9. Prioritaskan Reforma Agraria 9
Reforma agraria selalu relevan dan penting dijalankan. Keadilan
agraria sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
ialah cita-cita nasional yang melekat dalam konstitusi UUD
1945. Komitmen dan momentum untuk melaksanakan reforma
agraria pernah datang. Bung Karno dan kawan-kawan menyadari
makna penting peletakan dasar-dasar baru politik hukum agraria
nasional sebagai pengganti politik hukum agraria kolonial yang
menyengsarakan.

Para pendiri republik punya konsensus dengan menyepakati
penerbitan Undang-Undang No.5/1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (24 September 1960). Di bawah payung UUPA
reforma agraria pernah diusahakan untuk menjawab sisa-sisa

9 Kompas, 28 Agustus 2014.