Page 46 - Berangkat Dari Agraria

BAB I 23
Urgensi Pelaksanaan Reforma Agraria
hak-hak masyarakat adat. Perlu diatur pemetaan wilayah/tanah
dan subyek/komunitas masyarakat adat. Dibuat juga mekanisme
pendaftaran dan pengakuan wilayah kuasa dan pengelolaan
masyarakat adat. Ditetapkan kebijakan penguatan hak dan
pemajuan sosial ekonomi masyarakat adat dalam pengelolaan tanah
dan kekayaan alam.
Keempat, perlindungan dan pemberdayaan petani penggarap.
Perlu diatur identifikasi kelompok/organisasi, serta pembentukan
dan pengembangan kelembagaan petani. Perlu mekanisme
pengadaan tanah bagi petani miskin, misalnya melalui redistribusi.
Perlu penyediaan berbagai sarana pendukung untuk pengusahaan
tanah serta membuka jalan penataan produksi dan pemasaran
produk pertanian.
Kelima, sinkronisasi dan harmonisasi dengan regulasi lain
dengan memosisikan UUPA sebagai rujukan. Secara substantif
dan strategis, pertanahan harus ditempatkan sebagai matrik dasar
keagrariaan. RUU Pertanahan idealnya menjadi simpul regulasi
sektoral sehingga UU lain dan regulasi di bawah UU menyesuaikan
dengan isi UU Pertanahan. Kelembagaan agraria pun ditata ulang,
misalnya menghidupkan kembali Kementerian Agraria.
RUU Pertanahan perlu jika diletakkan dalam konteks
pelaksanaan Ketetapan MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Semangat utama
regulasi pertanahan harus memperkuat hak rakyat atas tanah.

Operasionalkan UUPA
RUU Pertanahan harus menjadi bagian dari solusi, bukan
masalah baru. Perlu juga disinergikan inisiatif DPR yang juga tengah
menyusun RUU Pertanahan dengan agenda-agenda legislasi terkait,
seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani, dan RUU Desa.
Agar RUU Pertanahan mengakomodasi suara masyarakat
banyak, konsultasi publik penting digencarkan. Legislasi pertanahan