Page 41 - Berangkat Dari Agraria

18 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
tahun 2003 ada 10,2 juta orang miskin di sekitar wilayah hutan
(Lampiran 3 NKB).

Sinergi para pihak sangat vital. Dalam hal ini, keduabelas
kementerian/lembaga yang menandatangani NKB (Kemendagri,
Kemenkumham, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Kementan,
Kemenhut, Kementerian PU, Kementerian LH, Kementerian PPN/
Bappenas, BPN, BIG, dan Komnas HAM) harus benar-benar responsif
dan bekerja nyata menyukseskan NKB.

Tiga prasyarat
Ada tiga prasyarat pokok sukses pembaruan agraria (termasuk
penataan hutan), yakni arahan dan kepemimpinan langsung
Presiden, keterlibatan aktif semua kementerian dan lembaga terkait,
dan peran masyarakat.
Secara filosofis dan yuridis, percepatan pengukuhan kawasan
hutan hendaknya diarahkan untuk memastikan penguasaan
dan pengusahaan hutan sehingga sungguh menjadi bagian dari
perwujudan spirit ideologis Pancasila dan Konstitusi, yakni keadilan
sosial dan kemakmuran rakyat. Tujuan yang ingin dicapai NKB
adalah meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam percepatan
pengukuhan kawasan hutan serta meningkatkan kerja sama dan
koordinasi dalam mendorong percepatan pembangunan nasional
dan pencegahan korupsi (Pasal 1).

Tiga agenda utamanya adalah harmonisasi kebijakan dan
peraturan perundang-undangan, penyelarasan teknis dan prosedur,
serta resolusi konflik berdasar prinsip keadilan dan HAM. Percepatan
pengukuhan kawasan hutan dalam konteks pembaruan agraria
mesti sejalan dengan arah kebijakan TAP MPR IX Tahun 2001.
Dalam kaitan resolusi konflik, strategi penanganan konflik agraria
dilakukan melalui pembentukan mekanisme dan kelembagaan
khusus. Karena itu, gagasan membentuk Komisi Nasional untuk
Penyelesaian Konflik Agraria perlu dipertimbangkan.
Percepatan pengukuhan kawasan hutan dalam konteks
pelaksanaan pembaruan agraria mesti melibatkan masyarakat.