Page 38 - Berangkat Dari Agraria

BAB I 15
Urgensi Pelaksanaan Reforma Agraria
Lebih jauh, tak dijelaskan peta jalan (road map) perlindungan
dan pemberdayaan petani yang dimaksud. Tidak pula dipastikan
posisi dan peran dari organisasi tani dan peran berbagai pihak
dalam perlindungan dan pemberdayaan petani. Yang fatal, naskah
akademik dan RUU ini sama sekali tak menempatkan pembaruan
(reforma) agraria sebagai solusi utama penumpas ketakterlindungan
dan ketakberdayaan petani.

Berdayakan petani
Agenda legislasi ini penting bagi petani Indonesia. Untuk
menyempurnakannya, penulis mengajukan sejumlah saran
substansial. Pertama-tama perlu dipetakan ulang seluruh masalah
pokok yang dihadapi petani Indonesia. Kenapa selama ini petani tak
terlindungi dan tak berdaya?
Dalam hal pilihan ekonomi-politik pertanian, segi keadilan
sosial yang dikandung Pancasila mestilah jadi obor pemandu.
Semangat kebangsaan dan kerakyatan dalam pengelolaan agraria
menurut UUD 1945 jadi landasan konstitusional, dengan memaknai
Indonesia sebagai bangsa besar bercorak agraris.

Masalah-masalah pokok yang dihadapi petani perlu diuraikan
utuh. Masalah yang terdapat di hulu perlu dikenali, seperti pemilikan
tanah, modal dan faktor-faktor produksi utama. Di tengah (bibit,
pupuk, teknologi, dan sarana produksi lain), serta di hilir seperti
pengemasan dan pemasaran produk pertanian. Ketiganya perlu
dikaji dan dicarikan solusi utuh.
Realitas konflik agraria dan sengketa pertanahan serta
ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah (lahan pertanian)
sebagai alat produksi perlu jadi perhatian khusus. Konflik dan
ketimpangan yang mengalir sepanjang sejarah bangsa, mendesak
ditangani dan dituntaskan.

Sebab-sebab konflik dan ketimpangan pemilikan/penguasaan
tanah pertanian tak lepas dari politik agraria (khususnya:
pertanian) yang tak memihak petani. Diperlukan solusi mendasar
dan komprehensif guna menangani konflik dan mengurangi