Page 37 - Berangkat Dari Agraria
P. 37

14   Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
                 Memang pembaruan agraria yang digulirkan belum utuh dan
             ideal,  apalagi  sempurna.  Masih perlu pembenahan, pelurusan,
             pematangan, dan penguatan. Hal yang dilakukan Winoto bersama
             BPN berguna bagi penyiapan fondasi komitmen politik pemerintah
             untuk melaksanakan  pembaruan  agraria. Di  era Hendarman
             Supandji, akankah  pembaruan agraria  terus  bergulir  maju atau
             justru surut mundur ke belakang?
                 Meminjam pesan pendeknya Dr Gunawan Wiradi (Ketua Dewan
             Pakar KPA) kepada  penulis, “Semoga  saja  dasar-dasar  yang  telah
             diletakan Joyo  Winoto  tidak  diobrak-abrik lagi” (14/06/12,  13.52).
             Mari kita cermati dengan saksama.*


             1.4.  Mari Berdayakan Kaum Tani 4
                 Ketika kita merayakan Hari Tani Nasional 24 September 2012,
             nasib petani tetap tak menentu. Sebagian besar petani tetap tak punya
             tanah  dan berpenghasilan  rendah. Kemiskinan  dan ketidakadilan
             tetap  merata di  desa-desa.  Petani  tetap  minim  perlindungan dan
             lemah daya.

                 Di tengah minimnya perhatian negara terhadap petani, secercah
             harapan baru memancar. Dewan Perwakilan Rakyat (Komisi IV)
             tengah menyusun  RUU  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan
             Petani. Inisiatif ini  terasa istimewa  dan  sejenak mengundang
             apresiasi. Namun, setelah membaca draf naskah akademik dan RUU
             tersebut,  penulis menemukan  sejumlah  substansi kritis. Betapa
             naskah akademik dan RUU yang ada terasa kental nuansa ekonomi-
             politik pertanian yang liberal dan kapitalistik.
                 Substansi RUU ini juga belum mencerminkan masalah-masalah
             pokok yang dihadapi petani. RUU ini juga tak menempatkan konflik
             agraria sebagai masalah pokok dan tak cukup kuat menunjukkan
             ketimpangan  penguasaan alat  produksi.  Tak digambarkan
             ketidakadilan proses produksi dan distribusi hasil pertanian. Tak ada
             uraian butir-butir “hak asasi petani”.



             4    Sinar Harapan, 24 September 2012.
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42