Page 42 - Berangkat Dari Agraria
P. 42

BAB I  19
                                                Urgensi Pelaksanaan Reforma Agraria
             Perlu konsultasi publik dengan lembaga atau komunitas masyarakat
             (adat atau lokal) yang hidupnya bergantung pada hutan atau hidup
             di kawasan kehutanan. Konsultasi publik ini dibuat berjenjang dari
             tingkat nasional, regional, dan lokal.

                 Korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus dihadapi secara luar
             biasa  pula. Mencegah korupsi  di  lapangan  agraria  dan kekayaan
             alam (hutan) hendaknya ditempuh dengan menata ulang regulasi
             dan kelembagaan, serta menghadirkan aparatus yang jujur, bersih,
             dan mumpuni.

                 Agar hal itu bermakna, rakyat harus ikut melawan korupsi atas
             hutan  dan kekayaan  alam. ”Supersemar Kehutanan” jangan jadi
             gula-gula politik belaka! *


             1.6.  Memberantas Perusak Hutan 6
                 Kerusakan hutan  sungguh memprihatinkan. Dampak berupa
             banjir dan longsor pada musim hujan serta kekeringan dan kebakaran
             pada musim kemarau telah menjadi masalah kita bersama.
                 Perusak hutan  seharusnya jadi musuh bersama. Namun,
             kesepakatan  membuat undang-undang  untuk  memberantas
             perusakan hutan  ternyata jadi  soal  lain.  Kini bola  panas legislasi
             kehutanan bergulir  di Senayan. Rancangan UU  Pemberantasan
             Perusakan  Hutan  (PPH)  menuai kontroversi  di  tengah
             menghangatnya suhu politik menjelang Pemilu 2014.
                 Sejumlah pihak telah melontarkan komentar miring atas RUU
             ini. Koalisi  Masyarakat  Sipil  untuk  Kelestarian  Hutan, Dewan
             Kehutanan Nasional,  dan Komnas HAM  telah mengkritik  dan
             menolak RUU yang dinilai banyak mengandung cacat ini.


             Cacat proses dan isi
                 Analisis Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan sejumlah cacat
             politik hukum yang melekat dalam proses pembahasan dan isi RUU
             ini. RUU ini juga dianggap bukan kebutuhan mendesak, bahkan bisa
             menambah tumpang tindih peraturan yang ada.

             6    Kompas, 25 April 2013.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47