Page 42 - Berangkat Dari Agraria

BAB I 19
Urgensi Pelaksanaan Reforma Agraria
Perlu konsultasi publik dengan lembaga atau komunitas masyarakat
(adat atau lokal) yang hidupnya bergantung pada hutan atau hidup
di kawasan kehutanan. Konsultasi publik ini dibuat berjenjang dari
tingkat nasional, regional, dan lokal.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus dihadapi secara luar
biasa pula. Mencegah korupsi di lapangan agraria dan kekayaan
alam (hutan) hendaknya ditempuh dengan menata ulang regulasi
dan kelembagaan, serta menghadirkan aparatus yang jujur, bersih,
dan mumpuni.

Agar hal itu bermakna, rakyat harus ikut melawan korupsi atas
hutan dan kekayaan alam. ”Supersemar Kehutanan” jangan jadi
gula-gula politik belaka! *

1.6. Memberantas Perusak Hutan 6
Kerusakan hutan sungguh memprihatinkan. Dampak berupa
banjir dan longsor pada musim hujan serta kekeringan dan kebakaran
pada musim kemarau telah menjadi masalah kita bersama.
Perusak hutan seharusnya jadi musuh bersama. Namun,
kesepakatan membuat undang-undang untuk memberantas
perusakan hutan ternyata jadi soal lain. Kini bola panas legislasi
kehutanan bergulir di Senayan. Rancangan UU Pemberantasan
Perusakan Hutan (PPH) menuai kontroversi di tengah
menghangatnya suhu politik menjelang Pemilu 2014.
Sejumlah pihak telah melontarkan komentar miring atas RUU
ini. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan, Dewan
Kehutanan Nasional, dan Komnas HAM telah mengkritik dan
menolak RUU yang dinilai banyak mengandung cacat ini.

Cacat proses dan isi
Analisis Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan sejumlah cacat
politik hukum yang melekat dalam proses pembahasan dan isi RUU
ini. RUU ini juga dianggap bukan kebutuhan mendesak, bahkan bisa
menambah tumpang tindih peraturan yang ada.

6 Kompas, 25 April 2013.