Page 43 - Berangkat Dari Agraria
P. 43

20   Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
                 RUU  ini dinilai  cacat dari  proses  pembentukan ataupun
             aspek substansi yang dikandungnya. Substansi RUU ini membuka
             potensi kerugian masyarakat juga bagi upaya melestarikan hutan.
             Kriminalisasi  terhadap masyarakat  adat  dan lokal  yang hidup
             di hutan  pun  dapat  dengan mudah  terjadi.  Di lain  sisi, RUU  ini
             diprediksi  tak akan  mampu  menghentikan degradasi  hutan dan
             tak akan berkontribusi pada pemulihan kerusakan hutan. RUU ini
             bahkan berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi di
             sektor kehutanan.
                 Padahal,  isu krusial  status  tanah  di kehutanan  sebagai inti
             masalah yang harusnya dituntaskan belum tersentuh. Isu penguasaan
             tanah di kawasan hutan mestinya diutamakan daripada membuat
             UU baru yang mengkriminalisasikan rakyat sekitar hutan.
                 Kini,  sejumlah momentum  guna  membenahi kebijakan
             kehutanan telah tersedia. Nota kesepakatan bersama 12 kementerian/
             lembaga tentang ”Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan”, di bawah
             supervisi  KPK dan  UKP4,  perlu digenjot  implementasi aksinya.
             Kesepakatan baru ini jangan hanya ”baru kesepakatan”. Butuh aksi
             nyata yang sistematis.
                 Momentum lain,  uji  materi  UU  Kehutanan  di  Mahkamah
             Konstitusi berkenaan  status  tanah  adat  di kawasan hutan kini
             dinantikan keputusannya. Revisi UU Kehutanan Nomor 41 Tahun
             1999 sebagai agenda Prolegnas di DPR hendaknya segera digulirkan.
                 Banyak  pihak mengingatkan RUU  PPH ini bisa menambah
             karut-marut konstruksi hukum. Jika diteruskan, bukan menjawab
             permasalahan  pembenahan  tata  kelola  hutan,  melainkan  justru
             makin mengkriminalisasi dan memosisikan rakyat sebagai pencuri.
             Faktanya, sekitar 30.000 desa ada di kawasan hutan dan belum jelas
             statusnya.


             Menuju keadilan agraria
                 Selama ini perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin
             yang hidup di sekitar hutan sangat minim. Pihak yang bergantung
             secara langsung  dengan hutan bukan hanya masyarakat  adat,
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48