Page 40 - Berangkat Dari Agraria

BAB I 17
Urgensi Pelaksanaan Reforma Agraria

1.5. SKB dan Nasib Hutan Kita 5
Tanggal 11 Maret 2013 di depan Presiden SBY, 12 kementerian
dan lembaga menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang
Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia.

Nota kesepakatan bersama (NKB) 12 kementerian dan lembaga
itu lahir di bawah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit
Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
Ini angin segar di tengah degradasi kualitas lingkungan akibat
kerusakan hutan, konflik sosial dan struktural akibat salah urus
kebijakan kehutanan, serta ketimpangan akibat ketidakadilan
penguasaan tanah dan kekayaan alam lain.
Meski layak diapresiasi, NKB ini perlu dicegah dari politisasi.
Efektivitas NKB juga perlu dicermati mengingat tahun politik 2013
dan Pemilu 2014.

Rencana aksi bersama
Kejelasan agenda dan kegiatan yang dijalankan menyusul
terbitnya NKB bergantung pada rencana aksi bersamanya.
Rencana aksi bersama ini rasanya perlu diletakkan dalam konteks
pelaksanaan ”Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam” sebagaimana dimandatkan TAP MPR IX Tahun 2001.

Penataan kehutanan sangat strategis mengingat 70 persen
daratan kita masuk kategori kawasan hutan. Penataan menyeluruh
dan mendasar menjadi langkah strategis pembaruan agraria. Secara
legal formal, kawasan hutan seluas 135,5 juta hektar kenyataannya
sulit dinyatakan bebas konflik. Sejauh ini, baru 14,24 juta hektar
(10,9 persen kawasan hutan) yang dikukuhkan sebagai kawasan
hutan tetap.

Merujuk data Kementerian Kehutanan dan BPS (2007,
2009), 31.957 desa berinteraksi dengan hutan dan 71,06 persennya
menggantungkan hidup pada hutan. Menurut CIFOR (2006), 15
persen dari 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan
adalah masyarakat miskin. Dalam Renstra Kemenhut 2010-2014,

5 Kompas, 3 April 2013.