Page 40 - Berangkat Dari Agraria
P. 40

BAB I  17
                                                Urgensi Pelaksanaan Reforma Agraria

             1.5.  SKB dan Nasib Hutan Kita 5
                 Tanggal 11 Maret 2013 di depan Presiden SBY, 12  kementerian
             dan lembaga menandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang
             Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia.

                 Nota kesepakatan bersama (NKB) 12 kementerian dan lembaga
             itu lahir di bawah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Unit
             Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
             Ini angin  segar di  tengah  degradasi  kualitas  lingkungan  akibat
             kerusakan  hutan,  konflik sosial  dan struktural  akibat  salah  urus
             kebijakan kehutanan,  serta ketimpangan  akibat ketidakadilan
             penguasaan tanah dan kekayaan alam lain.
                 Meski layak diapresiasi, NKB ini perlu dicegah dari politisasi.
             Efektivitas NKB juga perlu dicermati mengingat tahun politik 2013
             dan Pemilu 2014.


             Rencana aksi bersama
                 Kejelasan agenda dan  kegiatan  yang  dijalankan  menyusul
             terbitnya NKB bergantung  pada  rencana  aksi  bersamanya.
             Rencana aksi bersama ini rasanya perlu diletakkan dalam konteks
             pelaksanaan ”Pembaruan  Agraria  dan Pengelolaan Sumber Daya
             Alam” sebagaimana dimandatkan TAP MPR IX Tahun 2001.

                 Penataan  kehutanan  sangat  strategis  mengingat  70  persen
             daratan kita masuk kategori kawasan hutan. Penataan menyeluruh
             dan mendasar menjadi langkah strategis pembaruan agraria. Secara
             legal formal, kawasan hutan seluas 135,5 juta hektar kenyataannya
             sulit  dinyatakan bebas konflik.  Sejauh ini, baru 14,24 juta hektar
             (10,9  persen kawasan hutan)  yang  dikukuhkan  sebagai kawasan
             hutan tetap.

                 Merujuk  data Kementerian Kehutanan  dan BPS (2007,
             2009), 31.957 desa berinteraksi dengan hutan dan 71,06 persennya
             menggantungkan hidup  pada hutan. Menurut CIFOR  (2006),  15
             persen dari 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan
             adalah masyarakat miskin. Dalam Renstra Kemenhut 2010-2014,

             5    Kompas, 3 April 2013.
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45