Page 55 - Berangkat Dari Agraria
P. 55
32 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
profesi seperti petani, buruh tani, petani penggarap dan nelayan
tradisional serta masyarakat adat menjadi realitas sosial yang masih
jauh dari kesejahteraan.
Kajian kelembagaan agraria menggambarkan: kewenangan
yang tersebar di banyak instansi tanpa mekanisme koordinasi yang
jelas, cenderung ego-sektoral, tarik menarik hingga ketegangan
kepentingan antara instansi. Selama ini, tidak menyatunya arah dan
kebijakan agraria nasional menghambat pencapaian tujuan umum
pembangunan nasional: kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.
Pembentukan Kementerian Agraria sebaiknya diabdikan
untuk memperkuat dan memudahkan koordinasi kementerian dan
lembaga terkait dalam satu arah kebijakan bagi pelaksanaan reforma
agraria sejati.
Kelembagaan agraria
Eksistensi Kementerian Agraria hendaknya penggabungan
BPN dengan unit pemerintah yang mengurusi penataan ruang,
planologi dan perencanaan kehutanan, serta informasi geo-spasial.
Penggabungan struktur ini diikuti dengan uraian tugas dan fungsi
kelembagaan Kementerian Agraria yang sejatinya amanat UU Pokok
Agraria Nomor 5 tahun 1960, sesuai semangat pasal 33 ayat 3 dari
Konstitusi UUD 1945.
Kementerian Agraria hendaknya mengkoordinasikan
perencanaan pemilikan, penguasaan, pengusahaan dan pemanfaatan
atas seluruh tanah tanpa terkotak-kotak menjadi kawasan hutan dan
non-hutan secara nasional, hingga detail tata ruang dan melakukan
pencegahan perusakan rencana tata guna tanah, dan melakukan
administrasi pendaftaran dan hak atas tanah seperti halnya yang
selama ini dilakukan BPN.
Kebijakan satu peta
Kementerian Agraria mesti memastikan kebijakan satu peta
(one map policy) dapat dijalankan efektif dan menjadi panduan
semua kementerian sektoral yang ada. Kementerian Agraria juga
