Page 58 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 35
Realitas Panggung Politik Agraria
Menjelang susun ulang kabinet yang lalu, pada 14 Mei 2016
satu di antaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Peraturan presiden
ini merupakan landasan programatis bagi pemerintah untuk
menjalankan reforma agraria.

Pada bagian prioritas nasional RKP 2017, reforma agraria adalah
(a) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria;
(b) penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma
agraria (TORA); (c) kepastian hukum dan legalisasi atas TORA;
(d) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan,
dan produksi atas TORA; dan (e) kelembagaan pelaksana TORA
pusat dan daerah. Setiap program prioritas ini memiliki komponen
kegiatan prioritas masing-masing.
Kelima prioritas nasional ini menjadi andalan untuk dijalankan.
Kelimanya kompak menjadi jawaban atas problem agraria yang
tengah dihadapi. Pada titik inilah Kementerian ATR/BPN yang
berperan sebagai lembaga pemimpin harus mampu mengarahkan
lembaganya dan lembaga yang lain untuk mencapai target dan
sasaran dari program-program tersebut.
Selain Kementerian ATR/ BPN, kementerian lain yang menjadi
penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan reforma agraria
adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta
Kementerian Pertanian. Kementerian-kementerian ini diarahkan
untuk berjalan bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dalam suatu
“gugus tugas” untuk pelaksana reforma agraria. Kerja sama yang
harmonis di antara kementerian inilah yang merupakan kunci
sukses reforma agraria.

Dalam hal ini, KSP merupakan lembaga presiden yang
memfasilitasi kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk
memastikan kerja sama itu terjadi. Lebih dari itu, di tangan KSP
sumbatan aneka program prioritas dapat dideteksi. Di tangan KSP
pulalah sumbatan-sumbatan itu dapat dibedah dan diurai satu per
satu.