Page 62 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 39
Realitas Panggung Politik Agraria
melanjutkan percepatan legalisasi (sertifikasi) atas tanah-tanah
milik rakyat dan tanah wakaf, sehingga memiliki kepastian hukum
dan mencegah munculnya sengketa atas tanah (hal. 12-13).

Menteri Agraria mesti cerdas menata legislasi dan regulasi.
Selain mengurus pertanahan dan tata ruang, ia bersinergi dengan
menteri lingkungan hidup dan kehutanan; desa, pembangunan
daerah tertinggal dan transmigrasi; pertanian; kelautan dan
perikanan; koperasi dan UMKM; industri dan perdagangan; dalam
negeri; BUMN, dan; keuangan. Setelah pengesahan RUU Pertanahan
ditunda (23/9/2019), sebaiknya ia membantu Presiden di babak
kedua dalam menyusun ulang RUU Petanahan secara demokratis-
partisipatif guna mengakselerasi reforma agraria sejati.
Jika Presiden ingin petani miskin jadi subyek utama reforma
agraria, Menteri Agraria harus memastikan petani miskin menerima
cukup tanah dan sertipikatnya. Jika Presiden ingin pengusahaan
tanah oleh petani produktif melalui koperasi agar kedaulatan pangan
mewujud, sang menteri dan menteri terkait mengembangkan agro-
ekologi agar petani bergotong-royong memberdayakan masyarakat
desa.
Jika Presiden ingin petani jadi tuan di atas tanahnya sendiri,
sang menteri memastikan hal itu sungguh terjadi. Siapa sanggup
jadi Menteri Agraria? *

2.4. Menjaga Reforma Agraria 13
Tanggal 11 Maret 2020, Presiden Jokowi memimpin rapat
terbatas membahas percepatan penyelesaian masalah pertanahan di
Sumatra Utara. Presiden mengingatkan menteri dan kepala lembaga,
konflik agraria yang terjadi di seluruh provinsi di Tanah Air harus
diselesaikan. Melalui rapat terbatas (ratas) ini, Presiden seperti
hendak mengingatkan perlunya unsur “gairah”, kehangatan hasrat
untuk melakukan sesuatu. Ketika gairah memudar karena berbagai
situasi pada ekosistem pelaksanaannya, maka bisa melandai lalu
memudar dan terancam hilang punah.

13 Republika, 11 April 2020.