Page 66 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 43
Realitas Panggung Politik Agraria
Sebagian pekerja yang di-PHK itu ialah orang desa yang bekerja
di level menengah ke bawah. Misalnya, pekerja di pabrik, penjaga
toko, pramusaji di restoran, dan lainnya. Orang desa terpaksa
meninggalkan kota dan kembali ke desa sebagai tempat asal. Melalui
program kartu prakerja, pemerintah mengalokasikan Rp. 20 triliun
dan program padat karya tunai sebesar Rp. 16,9 triliun, termasuk
skema padat karya tunai desa.
Sejumlah program jaring pengaman sosial dilaksanakan
oleh pemerintah secara nasional. Misalnya, pengurangan dan
penghapusan kewajiban membayar listrik selama 3 bulan (April-
Juni), kartu pra-kerja (5,6 juta penerima manfaat), kartu sembako
(20 juta keluarga), program keluarga harapan (10 juta keluarga,
selama 12 bulan), bansos tunai (9 juta keluarga), bansos sembako
(1,9 juta keluarga di Jabodetabek), dan bantuan langsung tunai dana
desa (11 juta keluarga). Program JPS ini solusi darurat dalam jangka
pendek untuk meredam dampak pandemi.

Program-program ini menolong sementara penganggur di desa
yang tak punya penghasilan tetap selama bencana corona. Program
ini bukanlah jalan keluar permanen. Ia berlaku terbatas guna
mencegah kemiskinan yang bisa mengarah pada kelaparan dan krisis
sosial. Ia tidak menjadi sumber penghidupan layak dalam jangka
panjang. Kita perlu menyiapkan kebijakan pemulihan ekonomi
pasca-pandemi corona ini.

Transformasi agraria
Kebijakan pemulihan kondisi sosial-ekonomi masyarakat (di
pedesaan) tak bisa lepas dari kebijakan menata pertanahan dan
kekayaan alam di desa, atau transformasi agraria. Formulanya diracik
dari visi Presiden Jokowi (sejak 2014): Membangun dari desa dan
pinggiran, melalui redistribusi tanah dan perhutanan sosial dalam
kerangka pelaksanaan reforma agraria menuju kedaulatan pangan
nasional. Visi ini mensyaratkan paradigma pembangunan digeser
dari berbasiskan korporasi bermodal besar (swasta atau negara),
menjadi bercorak sosial-kerakyatan.