Page 64 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 41
Realitas Panggung Politik Agraria
Demikian halnya dengan perhutanan sosial, makna ekonominya
adalah membuka pekerjaan melalui pembukaan akses pemanfaatan
tanah di dalam kawasan hutan untuk menjadi sumber kehidupan
warga. Misalnya, hutan adat sebagai bagian dari skema perhutanan
sosial bagi masyarakat adat untuk memiliki dan memanfaatkan
tanah dan hutannya untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraannya.
Sementara itu, kegiatan legalisasi hak milik atas tanah dan
izin pengelolaan kawasan hutan menjadi instrumen legal untuk
kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak konstitusional
warga. Hal ini menjadi landasan bagi pembukaan lapangan kerja di
lapangan agraria.

Terobosan kolaborasi
Pemerintah sudah menetapkan RPJMN 2020-2024 dan RKP
2020. Dalam RPJMN ataupun RKP, reforma agraria ditempatkan
sebagai kegiatan prioritas. RPJMN menjadikan kegiatan prioritas
reforma agraria sebagai bagian dari prioritas penanggulangan
kemiskinan yang direalisasikan, melalui percepatan redistribusi
tanah dan perhutanan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat,
dan melanjutkan legalisasi tanah rakyat.
Penanganan dan penyelesaian konflik agraria juga menjadi
kegiatan penting dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Selain mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/
lembaga yang ada, pemerintah tengah menimbang untuk
mengembangkan kelembagaan khusus untuk konflik agraria.
Kegiatan strategis lain ialah pembentukan kelembagaan
pelaksana reforma agraria di seluruh kabupaten/kota. Setelah 2019,
seluruh gubernur membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi,
kini giliran bupati/wali kota untuk membentuk GTRA kabupaten/
kota dengan dana dalam APBN 2020 untuk operasionalisasinya. Guna
menjawab realitas ketimpangan dan konflik agraria, dibutuhkan
terobosan untuk serius berkolaborasi menjalankan reforma agraria.