Page 71 - Berangkat Dari Agraria
P. 71

48   Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             menjadi problem klasik yang kerap kita dengar. Hambatan ini harus
             ditembus GTRA.

                 Adapun keputusan presiden yang mengangkat sejumlah wakil
             menteri (ATR/BPN, LHK, serta Desa, PDT dan Transmigrasi) yang
             bertugas  melaksanakan  reforma agraria, merupakan sinyal  bahwa
             kepemimpinan itu kunci. Dalam reaktivasi GTRA pusat, peran wakil
             menteri ATR/wakil Kepala BPN sebagai koordinator pelaksananya
             cukup  sentral menjadikan lembaga ini  lebih bertenaga. Perlu
             dukungan penuh dari presiden, para menteri dan publik terhadap
             para wakil menteri dan jajaran untuk mengeksekusi arahan presiden
             ini.
                 Lebih  lanjut, realisasi  reforma  agraria  tak  sekadar  butuh
             keguyuban pelaksananya, tapi juga butuh kolaborasi dengan gerakan
             rakyat. Hujan kritik terhadap lambannya pelaksanaan dan minimnya
             capaian  reforma  agraria jadi  cambuk. Saatnya keguyuban lintas
             instansi  plus  kolaborasi dengan organisasi  rakyat  mengakselerasi
             reforma agraria. Publik berharap, percepatan pelaksanaan reforma
             agraria tak sekadar komitmen yang manis diucapkan. *


             2.7.  Mengubur Kolonialisme Agraria 16
                 Momen bersejarah  terjadi  pada 24 September 2019. Saat itu
             Presiden Jokowi menerima  pimpinan  organisasi masyarakat  yang
             berdemostrasi merayakan Hari  Tani Nasional  di  depan  Istana
             Negara. Delapan orang delegasi berdialog dengan Presiden mengenai
             reforma agraria.  Pimpinan delegasi  menyampaikan  hasil  dialog
             tersebut.  Pertama, redistribusi  tanah  yang  berasal  dari  pelepasan
             kawasan hutan masih nol hektar.
                 Kedua,  konflik agraria di  kawasan  hutan  dan  tanah  yang
             dikuasai  perkebunan  negara  belum  selesai.  Ketiga,  banyak petani
             dikriminalisasi  karena  dianggap menguasai  dan mengarap
             tanah  yang bukan haknya.  Keempat, kepemimpinan langsung
             Presiden dalam reforma agraria untuk  menyelesaikan  konflik dan



             16   Pikiran Rakyat, 24 September 2020.
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76