Page 74 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 51
Realitas Panggung Politik Agraria

Pikiran alternatif
Indonesia kini butuh legislasi operasional reforma agraria yang
dijalankan untuk mengatasi ketimpangan struktur agraria dan
mengatasi konflik agraria. Konflik agraria di berbagai sektor harus
diselesaikan dengan membebaskan rakyat dari belenggu pemodal
besar yang menindas dan menghisap rakyat yang berlindung di
bawah naungan hukum yang kolonialistik.
Mencermati perkembangan ini, diperlukan pikiran alternatif
bagi penyusunan RUU Cipta Kerja sebagai “Omnibus Law” yang
ramah reforma agraria. Merujuk penyataan Presiden Jokowi sebelum
naskah RUU ini ada, Indonesia harus menyederhanakan peraturan
perundang-undangan yang mengatur segala hal sehingga hukum bisa
menciptakan lapangan kerja bagi anak bangsa. Frasa menciptakan
lapangan kerja menjadi kunci pemikiran presiden. Tentu hal ini tak
boleh bertentangan dengan konstitusi dan semangat kemerdekaan.
Mestinya, kita semua taat azas pada UUD 1945 dan cita-cita
proklamasi. Karenanya, kritik jadi penting bagi pembuat UU.

Tentu kita tak hendak mewariskan kebijakan yang menjerat
politik hukum kolonialistik di lapangan agraria. Karena kapitalisme
bangsa sendiri tak kalah ganas dari kapitalisme asing, ujar Bung
Karno. Kita butuh legislasi yang bisa efektif melahirkan lapangan
kerja, tanpa mengabaikan prinsip kemerdekaan bangsa. Karenanya,
benih-benih pemikiran kolonialisme yang pasti negatif bagi
kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat, harus dibumi-hanguskan
dari otak kita semua.

Kenapa kolonialisme di lapangan agraria harus dikubur? Karena
tak ada kemerdekaan sejati tanpa kedaulatan bangsa atas tanah, air
dan kekayaan alamnya. Kemauan politik dan kerja keras pemerintah
yang berkawin dengan peran aktif masyarakat dan akademisi akan
mengakselerasi reforma agraria di musim pandemi. Karenanya,
dalam keprihatinan akibat pandemi, kita hikmati Hari Tani Nasional
2020 dengan optimisme. *