Page 78 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 55
Realitas Panggung Politik Agraria

2.9. Proyeksi Agraria Pada Tahun 2021 18
Menjelang tutup tahun 2020, Presiden Jokowi bertemu dan
dialog dengan aktivis gerakan reforma agraria di Istana Merdeka
Jakarta (23 November dan 3 Desember) untuk mendiskusikan
penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria
di Indonesia. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Kepala Staf
Kepresidenan telah mengadakan rapat yang dihadiri Menteri ATR/
BPN dan Menteri LHK serta sejulah eselon satu dari 14 kementerian
dan lembaga (23 Desember 2020).
Rapat ini menyepakati akan segera dibentuk tim kerja bersama
dan disusun rencana aksi bersama untuk percepatan penyelesaian
konflik agraria dan reforma agraria tahun 2021. Tim kerja dan
rencana aksi ini melibatkan 14 kementerian dan lembaga terkait serta
pimpinan civil society organization (CSO) yang sudah berproses
dengan Presiden dan para menteri.
Tim kerja dan rencana aksi juga menggerakan Kemenko
Perekonomian untuk koordinasi pelaksanaan reforma agraria seperti
digariskan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria, dan Kemenko
Maritim dan Investasi bagi perhutanan sosial yang diantaranya
merujuk Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah
di dalam Kawasan Hutan. Hal ini sesuai alur koordinasi Kabinet
Indonesia Kerja yang menempatkan Kementerian ATR/BPN dalam
koordinasi Kemenko Ekonomi, dan Kementerian LHK dalam
koordinasi Kemenko Marinves.

Rencana aksi
Tim kerja ini akan melaksanakan lima kegiatan utama sebagai
proyeksi agraria tahun 2021, yakni: Penanganan dan penyelesaian
konfik agraria di dalam dan di luar kawasan hutan; Identifikasi dan
verifikasi tanah obyek dan subyek reforma agraria sebagai lokasi
prioritas; Identifikasi dan verifikasi hutan adat untuk percepatan
penetapannya; Identifikasi dan verifikasi atas perhutanan sosial,

18 Suara Pembaruan, 14 Januari 2021.