Page 80 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 57
Realitas Panggung Politik Agraria
untuk memastikan seluruh syarat dan ketentuan terkait pengajuan
usulan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan. Jika ditemukan
kendala dalam regulasi dan tata laksananya, maka perubahan pun
harus dibuka.

Kelima, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis reforma
agraria dan perhutanan sosial. Kegiatan ini harus tersambung dengan
penyelesaian konflik, redistribusi tanah, hutan adat dan perhutanan
sosial lainnya. Kegiatan pemberdayaan di seluruh kementerian dan
lembaga terkait disinergikan. Kegiatan pendampingan, pelatihan,
dan pengembangan kapasitas masyarakat subyek reforma agraria
dan perhutanan sosial diintegrasikan sejak perencanaan.

Lebih serius
Rencana aksi bersama pemerintah dan CSO dapat memperbaiki
tata laksana yang mempercepat pelaksanaan reforma agraria maupun
perhutanan sosial. Kementerian ATR mestinya terbantu oleh CSO
yang sudah menunjukan lokasi obyek dan subyek yang berpotensi
untuk dilibatkan dalam reforma agraria. Harusnya, Kementerian ATR
tugasnya menjadi lebih ringan karena CSO (seperti KPA, SPI, BRWA,
dan Gema PS Indonesia) sudah mendampingi dan mengorganisir
warga di lokasi-lokasi yang diusulkan.
Demikian halnya dengan Kementerian LHK mestinya terbantu
oleh peran CSO dalam penanganan konflik agraria dan pelepasan
kawasan hutan dari dalam klaim kawasan hutan serta usulan
perhutanan sosial. Pengorganisasian warga yang dilakukan CSO
biasanya membuahkan kesadaran dan kesiapan warga untuk terlibat
dalam kegiatan perhutanan sosial. Kementerian dan lembaga lain
pun terbantu oleh CSO untuk kegiatan pemberdayaan lebih lanjut.

Intinya, pemerintah terus memberikan ruang yang lebar dan
luas dengan kepercayaan yang penuh kepada CSO yang sudah
terbiasa bekerja bersama rakyat di lapangan. Menteri dan pejabat
di kementerian dan lembaga mestinya bekerja lebih serius dalam
memproses setiap usulan CSO dalam penyelesaian konflik, reforma
agraria maupun perhutanan sosial. Jika berhasil, ini akan menjadi