Page 75 - Berangkat Dari Agraria

52 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

2.8. Pertaruhan Agraria di Tahun 2021 17
Menjelang tutup tahun 2020 terjadi perkembangan penting
dalam dinamika reforma agraria nasional. Di penghujung tahun
2020, Presiden Jokowi menggelar tiga kali Rapat Internal yang tak
hanya dihadiri para menteri tetapi juga aktivis gerakan reforma
agraria dan perhutanan sosial.
Kantor Staf Presiden telah menindaklanjutinya dengan
melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN dan
Menteri LHK serta sejumlah pejabat eselon 1 dari 14 kementerian
dan lembaga bersama empat pimpinan organisasi masyarakat sipil/
CSO (23/12/2020). Dalam rapat tersebut, dibahas perkembangan
hasil identifikasi awal atas usulan CSO untuk penyelesaian konflik
agraria, reforma agraria dan perhutanan sosial.
Rapat memutuskan segera dibentuk tim kerja bersama
pemerintah dan CSO, penyusunan rencana aksi bersama, dan
pelaksanaan aksi bersama percepatan reforma agraria untuk tahun
2021. Dalam rapat, keempat pimpinan CSO mengajukan setidaknya
163 lokasi usulan kepada pemerintah. Uraiannya, KPA mengusulkan
54 dari 430 lokasi prioritas reforma agraria, dan SPI menyodorkan
34 dari 135 kasus atau lokasi konflik agraria dan redistribusi tanah.
Lalu, BRWA mengajukan 27 dari 474 lokasi usulan penetapan
hutan adat, dan GEMA PS menyampaikan 48 kasus penyelesaian
konflik, redistribusi tanah dan 82 lokasi usulan perhutanan sosial,
khususnya di Pulau Jawa. Melihat kasus yang diajukan CSO ini,
tipologi penyebabnya karena kebijakan di sektor perkebunan,
kehutanan, infrastruktur, transmigrasi, dan lainnya. Jika dilihat dari
aktor yang terlibat, mencakup kategori masyarakat versus badan
usaha milik swasta, badan usaha milik negara, instansi pemerintah,
atau masyarakat lainnya.

Langkah Presiden Joko Widodo untuk membuka pintu lebar
bagi para aktivis reforma agraria dan lingkungan hidup menjadi
momentum penambalan atas bolong komunikasi politik pemerintah

17 Kompas, 14 Januari 2021.