Page 72 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 49
Realitas Panggung Politik Agraria
ketimpangan agraria. Penulis menduga, keempat poin ini akan jadi
alat tagih kalangan gerakan reforma agraria.

Sementara itu, menyongsong Hari Tani Nasional 24 September
2020, panggung politik nasional dibayangi pemikiran yang jauh
mundur ke belakang. Kontroversi seputar RUU Cipta Kerja
menyeret perdebatan sengit di antara sejumlah ahli dan aktivis dari
berbagai kampus dan lembaga hingga membongkar akar pemikiran
kolonialistik di baliknya.

Republik Indonesia sudah memasuki 75 tahun. Merdeka dari
penjajahan bangsa asing. Sejak merdeka, Indonesia ditopang oleh
kedaulatan politik bangsa sendiri. Semua unsur kepentingan asing
ditanggalkan lalu dijauhi. Merdeka jadi ajimat sakti.

Kita buka sejarah. Selama 12 tahun (1948-1960), panitia negara
menyusun RUU agraria nasional. Upaya ini berakhir saat DPR-GR
menyepakati rancangan tersebut jadi UU No. 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria. UUPA yang lahir 24 September 1960 ini jadi
tonggak penanda berakhirnya hukum agraria kolonial. Kini UUPA di
bawah ancaman serius.

Kritik publik
Penulis mengajak semua pihak untuk jernih menilai rumusan
substansi RUU Cipta Kerja dikaitkan dengan maksud dan tujuan
baik yang dicetuskan Presiden Jokowi saat menggagas Omnibus Law.
Banyak pakar menilai, kesenjangan lebar antara niat dan rancangan
yang ada.
UUPA menghapus Agrarische Wet 1870 sebagai kerangka politik
hukum agraria kolonial yang menjajah, menghisap dan menindas
Indonesia. UUPA jadi pilar baru dari tatanan politik hukum agraria
nasional yang merdeka dan berdaulat untuk memakmurkan rakyat
Indonesia. Ajaibnya, belakangan publik disuguhi pikiran kolonialistik
dalam rancangan hukum ketika sebagian unsur pemerintah dengan
sebagian unsur parleman membahas RUU Cipta Kerja. Protes yang
meluas gerakan buruh, memaksa pengeluaran kluster ketenaga-