Page 70 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 47
Realitas Panggung Politik Agraria
kenaikan pendapatan, dan kesejahteraan rakyat. Keberdayaan rakyat
dalam koperasi dan badan usaha rakyat penting digelorakan.

Keempat, penataan dan penguatan kelembagaan. Dipindahnya
Direktorat Pemberdayaan ke Direktorat Jenderal Penataan Agraria
di Kementerian ATR/BPN sudah tepat. Perlu ditindaklanjuti
pengembangan kerja sama lintas instansi untuk menyambungkan
program, kegiatan dan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat sejatinya jadi
agenda GTRA pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Perlu penyelarasan
kebijakan pusat dengan kebijakan gubernur dan bupati/wali kota.
Kelima, legalisasi guna memperkuat hak milik rakyat atas
tanah juga relevan. Sertifikasi tanah menjadi agenda pendukung
reforma agraria yang ditempatkan sebagai kegiatan akhir dari
penataan agraria. Bentuk legalisasi tanah diprioritaskan untuk hak
kepemilikan bersama bagi kelompok dan komunitas masyarakat
adat.
Percepatan legalisasi tanah transmigrasi dan tanah wakaf juga
penting dilanjutkan. Jangan sampai legalisasi malah memudahkan
jual beli tanah dalam mekanisme pasar tanah yang melawan prinsip
dan tujuan reforma agraria. Keseluruhan substansi dari agenda
krusial ini dikerjakan paralel dengan tetap menaati protokol
kesehatan secara ketat. Hasil kerja guyub GTRA tentu dinantikan
oleh publik.

Keguyuban dan kolaborasi
Sinergi lintas instansi dalam keguyuban di GTRA pusat
mencerminkan gotong royong yang menjadi modal dasar
pemerintahan. Presiden berulang kali meminta redistribusi dan
penyelesaian konflik dipercepat. Refleksinya, faktor kepemimpinan
menjadi sumbatan strategis.
Kelambanan birokrasi karena ego sektoral, keterbatasan
anggaran, perangkap regulasi, dan kelangkaan sumber daya manusia