Page 76 - Berangkat Dari Agraria
P. 76

BAB II  53
                                                   Realitas Panggung Politik Agraria
             setelah kontroversi pengesahan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja
             pada 5 Oktober 2020.

                 Kesediaan Presiden untuk mengundang 10 aktivis lingkungan
             hidup dan 10 aktivis reforma agraria pada 23 November 2020, dan
             4  pimpinan organisasi masyarakat  sipil yang berpengaruh  pada 3
             Desember 2020 menjadi  penanda kesungguhan niat  pemerintah
             dalam membuka mata dan telinga. Sebagian CSO ini adalah barisan
             kritikus bahkan penolak UU Cipta Kerja.

                 Presiden membuka  pintu istana bukan hanya  guna
             mendengarkan dan menyerap aspirasi kalangan gerakan sosial, tetapi
             untuk mengakomodasi substansi dan strategi pelaksanaan legislasi
             dan  regulasi  yang dimasudkan  untuk  membuka dan  memperluas
             lapangan kerja itu.  Diakui  tak  semua kalangan CSO menyambut
             baik undangan ini.

                 Pemerintah  tentu  menghargai  setiap  pilihan  pimpinan  CSO.
             Pemerintah menaruh  sangka baik bahwa ketidakhadiran juga
             merupakan  partisipasi  publik  yang  patut diapresiasi dan diberi
             ruang ekspresi. Makna esensinya yang mesti ditangkap pembuat dan
             pelaksana kebijakan negara.


             Tiga prasyarat
                 Pelaksanaan  reforma agraria  perlu adaptasi  kebiasaan  baru
             dalam geliat  pandemi  Covid-19.  Memperhatikan dinamika
             konsolidasi  kementerian  dan lembaga bersama  sejumlah CSO  di
             akhir 2020, hemat penulis terdapat tiga hal  krusial yang bisa jadi
             pertaruhan, yakni menyangkut cakrawala data, kesepahaman akan
             target dan limitasinya, serta penerapan prinsip kolaborasi.

                 Pertama, cakrawala data menjadi hal krusial untuk disepahami
             pemerintah  dengan CSO. Data  yang  diajukan CSO,  umumnya
             bersifat numerik baik subyek maupun obyeknya. Data spasial berupa
             peta masih langka. Hal ini menyebabkan kerumitan dalam eksekusi
             pemerintah. Masalah data dan peta menjadi sumbatan penghambat
             penyelesaian konfik agraria dan redistsribusi tanah.
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81