Page 79 - Berangkat Dari Agraria
P. 79

56   Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             dan; Pemberdayaan ekonomi  masyarakat berbasis reforma agraria
             dan perhutanan sosial.

                 Berikut uraian yang disarikan penulis dari proses yang berjalan di
             KSP. Pertama, penanganan dan penyelesaian konfik agraria di dalam
             dan di luar kawasan hutan. Data konflik yang disetorkan CSO kepada
             Presiden dan  para  menteri  perlu ditangani dan diselesaikan oleh
             kementerian dan lembaga secara menyeluruh dan  tuntas. Lokasi-
             lokasi  konflik  di  luar kawasan hutan  penting menjadi  perhatian
             Kementerian  ATR/BPN. Sedangkan konflik  di  dalam kawasan
             hutan penting menjadi perhatian Kementerian LHK. Perhatian dua
             kementerian ini baiknya ditingkatkan menjadi strategi penyelesaian
             konflik secara adil dan demokratis.
                 Kedua,  identifikasi dan  verifikasi  tanah obyek dan  subyek
             reforma agraria  sebagai  lokasi  prioritas.  Data  usulan  tanah obyek
             reforma agraria atau lokasi prioritas yang diajukan CSO hendaknya
             menjadi bahan bagi Kementerian ATR untuk masuk ke dalam proses
             identifikasi  dan  verfikasi  TORA.  Data  dari  CSO menjadi indikasi
             yang  perlu dicek dan dipetakan  spasialnya di  lapangan dengan
             melibatkan CSO pengusulnya. Verifikasi obyek dan subyek menjadi
             tahapan penting untuk penetapan  atau validasi  TORA yang  akan
             dieksekusi pada tahun 2021.

                 Ketiga, identifikasi dan verifikasi hutan adat untuk percepatan
             penetapannya. Data  usulan hutan  adat  dari  CSO biasanya  sudah
             melalui proses panjang antara pihak CSO pengusul dan komunitas
             masyarakat adatnya.  Identifikasi dan  verifikasi  yang dilakukan
             Kementerian LHK  akan menjadikan  prosesnya menjadi  legal  dan
             formal. Semua syarat dan ketentuan terkait penetapan hutan adat
             sebagai bagian dari wilayah adat hendaknya dipenuhi. Jika ada syarat
             yang menyulitkan  eksekusi  hutan  atas, maka  perubahan  regulasi
             dan tata laksana pun harus dimungkinkan.

                 Keempat,  identifikasi dan  verifikasi atas  perhutanan  sosial.
             Data  yang  diusulkan  CSO  terkait  lokasi  perhutanan  sosial  perlu
             ditindakanjuti  dengan  verifikasi baik  obyeknya (kawasan hutan),
             maupun subyeknya (warga atau kelompok). Verifikasi ini penting
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84