Page 82 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 59
Realitas Panggung Politik Agraria
Perkebunan Negara (PTPN) dan Perusahaan Hutan Negara Indonesia
(Perhutani) untuk membahas penyelesaian konflik agraria.

Keempat, terkait agenda penguatan kebijakan reforma agraria,
Presiden setuju untuk membuat peraturan pemerintah yang akan
mengatur hal yang berkaitan dengan lapangan atau peraturan yang
langsung mengatur distribusi tanah.
Setelah, rapat internal ini selesai, pimpinan CSO diminta Kepala
Staf Kepresidenan untuk berkumpul kembali bersama Menteri
ATR/Kepala BPN dan Menteri LHK untuk membahas langkah atau
rencana tindaklanjut dari rapat bersama Presiden ini.

Peluang baru
Hemat penulis, hasil rapat internal Presiden dengan pimpinan
CSO --yang semuanya adalah aktivis gerakan reforma agraria
yang berpengaruh di Indonesia-- menjadi angin segar dalam
menyongsong tahun 2021. Kita memahami, sepanjang 2020, bahkan
sejak 2015, pelaksanaan reforma agraria di Indonesia berjalan ibarat
keong, lamban sekali. Sementara itu, target nasional reforma agraria
seluas 9 juta hektare, dan perhutanan sosial 12,7 juta hektare.
Dengan dibukanya ruang dialog oleh Presiden sebagai kepala
pemerintahan sekaligus kepala negara dengan aktivis CSO, hal ini
menunjukan komitmen kuat dan tidaklah main-main. Kemauan
Presiden untuk mendengar langsung kritik, saran dan masukan
dari aktivis gerakan reforma agraria patut dicatat sebagai kontribusi
positif Presiden dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.
Namun, tentu saja angin segar yang berhembus dari istana
ini tidak perlu meninabobokan para pendukung reforma agraria.
Bagaimana pun rapat internal ini baru penanda dari komitmen.
Yang justru jauh lebih penting dari itu adalah tindaklanjutnya apa?
Tanpa tindaklanjut yang kongkrit dan terukur, baik bagi pemerintah
maupun CSO, pertemuan Presiden dengan pimpinan CSO ini
hanyalah ritual kosong tanpa makna yang nyata.