Page 84 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 61
Realitas Panggung Politik Agraria
perbaikan kebijakan reforma agraria secara sistematis ke depan, dan
mekanisme kerja percepatan pelaksanaan reforma agraria secara
nasional dan sistematis.

Penguatan kebijakan
Adapun agenda jangka pendek lainnya adalah perbaikan regulasi
dan kelembagaan. Hal ini, dapat mempertimbangkan usulan KPA,
sbb: Perbaikan kebijakan melalui revisi Perpres Reforma Agraria
untuk memperkuat kelembagaan yang dipimpin langsung Presiden,
sinkronisasi tujuan utama reforma agraria dengan ketentuan obyek
dan subyeknya, dan diskresi hukum percepatan reforma agraria.

Sangat penting keterlibatan gerakan reforma agraria dalam
struktur lembaga pelaksana reforma agraria, pendanaan reforma
agraria dari APBN/APBD, dan perlindungan dan keamanan lokasi
prioritas reforma agaria. Sedangkan indikator keberhasilan mestilah
mengacu pada tujuan reforma agraria. Untuk jangka menengah,
diusulkan penyusunan RUU Reforma Agraria merujuk TAP MPR
IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya
alam. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses
perencanaan dan pelaksanaan dari rencana aksi percepatan
penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma
agraria.

Monitoring dan evaluasi ini, selain menjadi tugas Kantor Staf
Presiden, juga dapat dilakukan bersama oleh tim kerja bersama
yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan bersama Menteri ATR/
Kepala BPN dan Menteri LHK serta diikuti pejabat eselon 1 dari 14
kementerian dan lembaga terkait, serta pimpinan CSO.
Monitoring dan evaluasi ini sangat penting bukan hanya untuk
memantau perkembangan pelaksanaan dari seluruh rencana kerja,
melainkan untuk terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan
dari waktu ke waktu. Syarat dari efektivitas monitoring dan evaluasi
adalah kesediaan bersama untuk saling mengisi dan menguatkan,
serta saling kritik dan koreksi untuk perbaikan.