Page 88 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 65
Realitas Panggung Politik Agraria
belah pihak akan menjadikan kualitas pelaksanaan reforma agraria
bisa dibangun bersama.

Dengan demikian, kembali ke pernyataan Mahfud MD di awal
tulisan ini, nampaknya perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan
pemerintah yang lebih tegas dan komprehensif. Perbaikan tata
kelola perkebunan dengan mengevaluasi HGU perkebunan besar
menjadi agenda strategis.

Hal ini akan mempengaruhi nasib reforma agraria agar kondisi
agraria tak terus menggila. Semuanya sangat tergantung pada
menyatunya niat dan langkah pemerintah dengan gerakan sosial
dari berbagai organisasi dalam praktek nyata. *

2.12. Kolaborasi Bagi Percepatan Reforma Agraria 21
Ujian kolaborasi pemerintah dengan gerakan masyarakat sipil
dalam reforma agraria tengah berlangsung. Pada 8 Maret 2021
diluncurkan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan
Penguatan Kebijakan Reforma Agraria oleh Kepala Staf Kepresidenan
RI, melalui rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan
organisasi masyarakat sipil.
Sebelumnya, 29 Januari 2021, Moeldoko selaku Kepala Staf
Kepresidenan meneken Surat Keputusan Nomor 1B/T/2021 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan
Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021. Keputusan ini
menjadi dasar legal baru bagi percepatan reforma agraria sebagai
komitmen Presiden Jokowi.
Pertimbangannya, arahan Presiden pada Rapat Internal 23
November, 3 dan 21 Desember 2020 untuk memperkuat langkah
bersama pemerintah dan CSO dalam reforma agraria. Tim ini,
berisi kombinasi pejabat pemerintah dengan aktivis CSO di tingkat
nasional. Tim diketuai Kepala Staf Kepresidenan, dengan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wakil
Ketua I), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wakil Ketua
II), dan 32 orang pejabat dari kementerian/lembaga dan CSO

21 Kompas, 13 April 2021.