Page 92 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 69
Realitas Panggung Politik Agraria
yang menyimpanginya. Kini, UUPA berlaku seiring komitmen
Presiden Jokowi untuk menata struktur agraria yang timpang dan
penuh konflik warisan masa lalu.

UUPA dirujuk ketika disusun regulasi operasional reforma
agraria. Kebijakan ini dipayungi Perpres No 86 Tahun 2018 yang telah
berjalan tiga tahun. Upaya memperkuat kebijakan dan menyelesaikan
konflik terus dilakukan. Redistribusi tanah dipercepat guna mengejar
ketertinggalan dari legalisasi aset atau sertifikasi tanah gratis melalui
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat setelah menerima tanah
dan sertifikatnya disambungkan sejumlah kementerian dan lembaga
(K/L) serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota secara sinergis.
Penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) terus dilakukan
oleh Menteri/Wakil Menteri ATR/ BPN bersama para gubernur dan
bupati/walikota se-Indonesia.

Semua dinamika ini dimonitor Presiden melalui Tim Percepatan
Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma
Agraria tahun 2021 yang dibentuk Kepala Staf Kepresidenan,
melibatkan Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri LHK, serta
pejabat eselon 1 dari 16 K/L, termasuk empat pimpinan CSO/LSM.

Tantangan pelaksanaan
Perjalanan reforma agraria tak lepas dari dinamika. Penulis
mencatat lima isu krusial sebagai tantangan bagi reforma agraria.
Pertama, keragaman visi pejabat di K/L. Perbedaan paradigma dan
cara berpikir para menteri dalam menangani dan menyelesaikan
ketimpangan penguasaan tanah menjadi hambatan besar. Perbedaan
visi pejabat ini merembet pada kerumitan birokrasi dalam kerja di
lapangan. Sektoralisme atau egosektoral masih menjadi sandungan
berat bagi realisasi reforma agraria.

Kedua, konsep ideal berhadapan dengan kerumitan teknokrasi
pemerintahan. Reforma agraria yang secara konseptual lintas sektor
dan multi aktor sulit disinkronisasi dan diharmonisasi dalam program
dan kegiatan yang koheren dan konvergen. Rancangan teknokratis