Page 95 - Berangkat Dari Agraria
P. 95

72   Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
                 Ke depan, Presiden RI disarankan menjadi  penanggungjawab
             reforma agraria. Ini penting dieksplisitkan agar menjadi kekuatan
             lebih bagi jajaran birokrasi. Desain idealnya,  pengarah  adalah
             lembaga kepresidenan dan para menteri koordinator, dan anggota
             pengarah  terdiri  dari  para  menteri  yang  terkait  langsung dengan
             program reforma agraria.
                 Adapun GTRA, kepemimpinannya  disarankan kolektif  yakni
             lembaga kepresidenan, kementerian kehutanan  dan kementerian
             agraria.  Anggotanya  diisi  pejabat  kementerian/lembaga  terkait
             ditopang Project Management Office untuk operasional sehari-hari.


             Selesaikan konflik
                 Agenda  penyelesaian  sengketa  dan konflik  agraria jadi hal
             utama. Salah satu tugas GTRA Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
             adalah menyelesaikan konflik agraria. Pendekatan yang disarankan
             adalah proses penyelesaian  alternatif  seperti  mediasi  berjenjang
             dari kabupaten/kota. Kalau tidak selesai, naik ke provinsi, dan/atau
             terakhir ke pusat.

                 Jenis  sengketa dan  konflik agraria  yang diselesaikan  GTRA
             mencakup  yang berada  di  dalam kawasan hutan maupun  di  luar
             kawasan hutan. Pendekatan dalam penyelesaiannya bersifat mediasi
             di luar  jalur  pengadilan  dengan menimbang  faktor  sosio-historis
             dan sosio-antropologis untuk mencari titik temu antar para pihak.
             Warga masyarakat yang terkait perlu dilibatkan dalam seluruh proses
             penyelesaian  konflik agraria.  Hasil  penyelesaian  yang diputuskan
             GTRA  bersifat  final dan  mengikat  para  pihak,  yang dituangkan
             dalam berita acara khusus.
                 Terkait subyek reforma agraria disarankan untuk dibuat skala
             prioritas. Petani miskin, buruh tani, petani penggarap, petani gurem
             dan masyarakat adat layak menjadi subyek utama. Subyek dengan
             profesi lain, bisa mendapatkan  tanah dan  sertifikatnya  sepanjang
             subyek utama ini sudah mendapatkan haknya. Para subyek reforma
             agraria didorong berorganisasi dalam serikat petani, koperasi atau
             badan usaha milik tani. Selain untuk konsolidasi subyek yang akan
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100