Page 99 - Berangkat Dari Agraria

76 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare juga dicabut.
Dari luasan tersebut, 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum,
sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar
milik 24 badan hukum.

Menurut Presiden, pembenahan dan penertiban izin ini
merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian
izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya.
Presiden menekankan bahwa kita harus memegang amanat
konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, pemerintah memberikan kesempatan pemerataan
pemanfaatan aset bagi kelompok masyarakat dan organisasi sosial
keagamaan yang produktif, termasuk kelompok petani, pesantren,
dan lainnya, yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel
dan berpengalaman.

Terkait investasi, Presiden menyatakan Indonesia terbuka bagi
para investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi
baik, serta punya komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan
menjaga kelestarian alam.

Wujud komitmen
Apa makna di balik keputusan Presiden Jokowi untuk
mengumumkan pencabutan izin usaha bagi ribuan korporasi ini?
Pencabutan izin ini dapat dilihat sebagai bagian dari perwujudan
komitmen yang kuat dari Presiden untuk menata ulang sektor
pertambangan, kehutanan dan perkebunan sebagai tiga sektor
strategis dalam pembangunan nasional. Hal ini ditempuh dengan
cara mengingatkan para pengusaha di bidang pertambangan,
kehutanan dan perkebunan untuk lebih berhati-hati dan sungguh-
sungguh dalam menanamkan investasinya di sektor-sektor ini.
Presiden memberi sinyal agar korporasi yang sedang mengurus
atau sudah mendapatkan izin usaha atau hak atas tanah untuk
segera melakukan langkah operasional yang nyata di lapangan