Page 103 - Berangkat Dari Agraria

80 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

Perlu harmonisasi
Presiden mengamanatkan percepatan reforma agraria sebagai
agenda utama Menteri ATR baru. Setelah pelantikan, Hadi Tjahjanto
merinci amanat spesifik Presiden kepadanya, yakni percepatan
penyelesaian konflik agraria, percepatan sertipikasi tanah rakyat,
dan percepatan penyediaan tanah untuk Ibu Kota Nusantara.
Mengingat tujuan reforma agraria adalah mempersempit
ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta meningkatkan
akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasinya, belum
berjalan optimal. Pemerintah perlu menanggalkan ego sektoral yang
ditenggarai menjadi kendala dalam percepatan reforma agraria.
Kasus ego sektoralisme adalah pada percepatan legalisasi tanah
di wilayah pesisir. Latar belakang kenyataan sosial dari begitu
banyaknya masyarakat di daerah yang hidup dan tinggal di daerah
pesisir, termasuk yang bertempat tinggal di atas perairan. Contohnya,
penerbitan sertifikat hak atas tanah Suku Bajo yang tinggal di
Wakatobi realisasinya sempat terhambat ego sektoralisme. Proses
penerbitan hak atas tanah di wilayah pesisir yang terhalang ego
sektoralisme ini menyumbat reforma agraria. Kesepakatan Menteri
ATR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dapat melancarkan
legalisasi tersebut.

Ego sektoralisme juga ditengarai terjadi pada penataan tanah
di dalam kawasan hutan. Konflik agraria di kawasan hutan dan
rumitnya pelepasan kawasan hutan untuk jadi obyek reforma agraria
telah menjadi fenomena berkelanjutan, walau menteri bisa sering
berganti. Ego sektoralisme agraria bersumber pada regulasi yang
berbeda antara pertanahan dan kehutanan. UU No 5/1960 tentang
Pokok-pokok Agraria sebagai legislasi yang mengatur pertanahan
dan sumber-sumber agraria, mesti menghadapi UU 41/1999 tentang
Kehutanan. Ketika kedua rezim birokrasi ini yang punya sistem
administrasi sendiri bertemu di lapangan, sering kali berhadapan
dan saling menegasikan.
Untuk itu, perlu harmonisasi di tataran legislasi dan regulasi
pertanahan dan kehutanan agar ego sektoralisme agraria bisa