Page 105 - Berangkat Dari Agraria

82 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
terorganisir, karena mafia tanah mempunyai struktur organisasi
dengan melibatkan banyak aktor dan pembagian kerja yang sistematis.
Modus operandi mafia tanah biasanya melibatkan kelompok sponsor
yang berfungsi sebagai penyandang dana, upaya mempengaruhi
kebijakan, dan mempengaruhi instansi pemerintah di semua lapisan.
Selain itu, ada kelompok garda garis depan yang berfungsi sebagai
aktor yang berjuang secara legal seperti warga masyarakat biasa dan
ilegal berupa preman dan pengamanan swakarsa.
Di samping itu, ada kelompok profesi yang berwenang terdiri
dari advokat, notaris-PPAT, pejabat pemerintah dari pusat, daerah,
camat, kepala desa yang berfungsi sebagai pendukung baik legal
maupun ilegal. Terlepas dari kompleksitas terkait isu mafia tanah
ini, hal yang perlu diwaspadai Menteri ATR/Kepala BPN adalah
menguatkan hambatan psikologis di kalangan pejabat dan aparat
ATR/BPN dalam meningkatkan pelayanan publik. Tak sedikit pejabat
BPN yang mengeluhkan isu mafia tanah ini telah membuat semangat
kerja aparat BPN menurun. Ibaratnya, setelah bekerja keras dalam
mengejar target yang ditetapkan pimpinan, tapi dirongrong isu yang
tak mengenakan hati, yakni tertuduh bagian mafia tanah.

Yang perlu didalami dan dibenahi lebih lanjut oleh Menteri ATR/
Kepala BPN adalah tipologi konflik agraria yang ada di dalam wilayah
kewenangannya. Misalnya, konflik agraria di luar kawasan hutan,
seperti di sektor pertanahan, perkebunan, infrastruktur dan lainnya.
Menteri ATR/Kepala BPN perlu memetakan sebaran konflik dari
sisi aktor dan luasannya, lalu menerapkan strategi penyelesaiannya
yang komprehensif, bukan pendekatan satu persatu yang memakan
energi dan waktu Menteri ATR/Kepala BPN.
Untuk penanganan konflik agraria yang melibatkan kementerian
dan lembaga lain, Menteri ATR/Kepala BPN perlu merangkul dan
bekerja sama dengan kementerian dan lembaga tersebut. Semua
menteri dan kepala lembaga harus duduk sama rendah dan berdiri
sama tinggi dalam menangani dan menyelesaikan konflik agraria di
sektor kehutanan, perkebunan negara, pertambangan, pertanian,
kelautan, pesisir dan lainnya.