Page 104 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 81
Realitas Panggung Politik Agraria
dihela. Jika pertanahan dan kehutanan bisa didamaikan, percepatan
penyelesaian konflik agraria di dalam kawasan hutan, dan penyediaan
tanah obyek reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan bukan
sekadar isapan jempol belaka.

Hanya dengan harmoni lintas instansi, capaian reforma agraria
akan bisa diraih secara lebih optimal. Semoga Menteri ATR baru
menyadari tantangan besar ini dan mampu menjalin harmoni
dengan semua menteri terkait.*

2.17. Menilik Gebrakan Menteri Agraria Baru 26
Tahun 2022 adalah tahun istimewa bagi Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 21-24 Maret 2022 bertema
“Memperkuat Integritas untuk Meningkatkan Kualitas Layanan”
yang dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN sebagai Sofyan A. Djalil,
pada Rakernas 26-29 Juli 2022 dengan tema “Memperkuat Sinergi
dan Inovasi Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang” dikomandani
Hadi Tjahjanto selaku Menteri ATR/Kepala BPN baru.

Rakernas Kementerian ATR/BPN terbaru yang dihadiri pejabat
puncak di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota menghadirkan
nuansa yang berbeda. Dalam Rakernas tersebut, Menteri ATR/Kepala
BPN meluncurkan hotline 0811-1068-0000 sebagai nomor pengaduan
publik yang terbuka untuk menampung keluhan masalah layanan
pertanahan dan tata ruang.

Gebrakan Menteri ATR/Kepala BPN baru lainnya adalah begitu
kuatnya komitmen untuk memberantas mafia tanah sebagai salah satu
modus operandi dalam masalah, sengketa, dan konflik pertanahan
(agraria) yang selama ini menjadi isu publik yang menonjol. “Mafia
tanah ada di mana-mana. Untuk itu saya perintahkan kepada jajaran,
agar tidak bermain-main dalam mengemban amanah dan tugas yang
diberikan oleh negara kepada kita,” seru Hadi.
Menurut Nurhasan Ismail, Guru Besar Hukum Agraria UGM,
pengertian mafia tanah adalah kelompok yang terstruktur dan

26 Berita Satu, 1 Agustus 2022.