Page 101 - Berangkat Dari Agraria
P. 101

78   Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional

             2.16. Mengurai Sektoralisme Agraria 25
                 Reshuffle kabinet  pada 15  Juni 2022 menempatkan Hadi
             Tjahjanto, mantan Panglima TNI sebagai Menteri Agraria dan Tata
             Ruang/Kepala Badan Pertanahan menggantikan Sofyan Djalil yang
             telah menjabat  selama  enam  tahun. Penggantian Menteri  ATR/
             Kepala BPN  dilakukan  setelah Presiden menghadiri  pertemuan
             puncak  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  Nasional  di  Wakatobi,
             Sulawesi  Tenggara  (9  Juni 2022). Pada  pertemuan  itu,  Presiden
             mengungkap kuatnya ego sektoralisme sebagai penyebab rendahnya
             capaian reforma agraria selama ini.

                 Presiden meminta semua kementerian/lembaga dan pemerintah
             daerah  menghentikan ego sektoral untuk  mengakselerasi reforma
             agraria.  Banyaknya persoalan pertanahan  tak  bisa  diselesaikan
             karena semua berjalan dengan ego sendiri-sendiri. Karena itu, saling
             terbuka dan  bersinergi  semestinya diterapkan  secara  nyata,  pinta
             Presiden.

                 Kegiatan reforma agraria, merujuk Perpres No 86/2018 tentang
             Reforma Agraria, meliputi: (1) penyusunan regulasi dan penyelesaian
             konflik agraria, (2) redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah, (3)
             legalisasi aset melalui sertifikasi tanah, (4) pemberdayaan ekonomi
             masyarakat,  dan  (5)  penguatan  kelembagaan pelaksana reforma
             agraria di pusat dan daerah.

                 Sejak  2018,  kelima  kegiatan  tersebut dipantau dan dievaluasi
             Presiden.  Secara  umum, capaian  reforma agraria  masih  terbilang
             rendah. Tingginya capaian dalam  kegiatan  legalisasi aset  ternyata
             tak cukup membuat Presiden puas.
             Evaluasi capaian

                 Dari  lima kegiatan  reforma  agraria,  baru  pemberian legalitas
             tanah  rakyat  yang  berjalan  optimal.  Sampai  saat  ini  setidaknya
             sudah 80,6  juta bidang tanah yang bersertifikat.  Jumlah itu, naik
             hampir dua kali lipat dari tahun 2015, di mana baru 46 juta dari 126
             juta tanah di Indonesia yang bersertifikat (Kompas, 10/6/2022).


             25   Kompas, 13 Juli 2022.
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106