Page 98 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 75
Realitas Panggung Politik Agraria
Pencabutan sekitar 2.283 izin usaha korporasi ini dapat
ditempatkan sebagai sinyalemen penting untuk mengukur kadar
komitmen pemerintah dalam penataan izin usaha dan percepatan
pelaksanaan reforma agraria. Selama ini, izin usaha dan hak guna
usaha ini telah menjadi faktor dominan penyumbang konflik
tenurial dan sengketa agraria, penurunan kualitas lingkungan hidup
dan layanan alam, serta ketimpangan pemilikan dan penguasaan
tanah.
Presiden Jokowi yang gencar melakukan deregulasi dan
debirokratisasi menjadi konteks dari pencabutan ribuan izin
tersebut. Evaluasi menyeluruh yang dijalankan Menteri ESDM,
Menteri LHK, dan Menteri ATR telah membuahkan daftar ribuan
perusahaan yang mengantongi izin usaha/hak guna usaha tapi tidak
melaksanakan operasi seperti izin diberikan.

Pencabutan izin
Merujuk siaran Sekretariat Presiden (6 Januari 2022), Pemerintah
terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar pemerataan,
transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan,
dan kerusakan alam. Untuk itu, izin-izin pertambangan, kehutanan,
dan penggunaan lahan negara dievaluasi menyeluruh.
Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang
dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan
dan peraturan, kita cabut. Demikian tegas Presiden Joko Widodo di
Istana Kepresidenan Bogor.
Presiden merinci pencabutan 2.078 izin perusahaan
pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah
menyampaikan rencana kerja. Izin yang sudah bertahun-tahun telah
diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya
pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.
Pemerintah juga mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas
3.126.439 hektare. Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak
membuat rencana kerja, dan ditelantarkan. Untuk Hak Guna Usaha