Page 96 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 73
Realitas Panggung Politik Agraria
mempersulit lepasnya pemilikan tanah, juga guna memudahkan
pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih lanjut.

Tanah obyek reforma agraria yang diredistribusi yang berasal
dari pelepasan atau dari penataan batas kawasan hutan disarankan
menjadi obyek utama. Tanah yang berasal dari pelepasan aset negara
atau penghapus-bukuan aset negara juga menjadi obyek utama
reforma agraria. Tanah-tanah negara yang sudah diduduki, dikuasai
dan dimanfaatkan masyarakat sejak bertahun-tahun dapat menjadi
obyek utama. Penyelesaiaan konflik agraria di dalam kawasan hutan
maupun areal BUMN perlu dipercepat. Tanah yang dikuasai HGU
atau HGB yang penerbitannya menurut GTRA bermasalah, juga
menjadi obyek utama reforma agraria.
Peran organisasi masyarakat sipil yang mendampingi rakyat
harus diperkuat. Merujuk pengalaman kerja bersama dalam
Tim Kerja 2021, disarankan peran CSO ditingkatkan. Peran serta
masyarakat dalam Perpres 86/2018 penting dalam semua tahap
reforma agraria. Misalnya, CSO penting dalam penyerahan data
usulan lokasi prioritas yang berada di basis organisasi tersebut. Juga
pembahasan skala prioritas penyelesaian masalah di lokasi-lokasi
prioritas yang diusulkan.
Keterlibatan CSO sangat penting dalam rapat-rapat koordinasi
strategis dan teknis yang membahas skenario penyelesaian masalah
di lokasi-lokasi yang disepakti. Demikian halnya dalam peninjauan
lapangan, dilakukan bersama antara Tim GTRA dengan pengurus
CSO.

Perpres jadi PP
Jenis hak kepemilikan TORA, selama ini diberikan berupa hak
kepemilikan individu atau hak kepemilikan bersama. Jenis hak milik
individual atau pribadi dalam bentuk sertifikat hak milik biasanya
diberikan bagi pemukiman atau rumah pribadi para subyek reforma
agraria.
Sedangkan hak kepemilikan bersama, kolektif atau komunal
untuk lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan atau usaha