Page 97 - Berangkat Dari Agraria

74 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
lainnya. Juga bisa untuk tanah yang dipakai sebagai fasilitas umum
dan fasilitas sosial, seperti tempat ibadah, sekolah, puskemas, olah
raga dan lainnya. Di samping menyusun daftar nama subyek, GTRA
hendaknya memfasilitasi pelembagaan masyarakat sebagai pemilik
tanah secara bersama.

Penentuan areal yang ditetapkan sebagai milik bersama
dilakukan melalui musyawarah subyek reforma agraria yang
difasilitasi GTRA dan didampingi CSO pendampingnya. Adapun
posisi dan status Perpres 86/2018 perlu ditingkatkan. Mengingat
urgensi substansi yang dikandung Perpres 86/2018, juga untuk
harmonisasi dengan berbagai regulasi terkait lainnya. Hal ini juga
guna memastikan program reforma agraria bersambung terus dengan
agenda pemerintahan pasca Pemilu 2024, siapa pun presidennya.
Untuk itu, Perpres 86/2018 Reforma Agraria perlu dinaikkan
menjadi PP. Perubahan Perpres 86/2018 menjadi PP Reforma Agraria
sebagai wujud penguatan kebijakan nasional. Dengan berlakunya
PP Reforma Agraria, maka Perpres 86/2018 dapat dinyatakan tidak
berlaku.
Sejumput harapan ini perlu ditransformasi menjadi kebijakan
reforma agraria baru yang lebih utuh dan kokoh untuk memastikan
keadilan agraria mewujud. *

2.15. Denyut Politik Agraria Tahun 2022 24
Membuka tahun baru 2022, Presiden Joko Widodo
mengumumkan pencabutan ribuan izin usaha pertambangan dan
kehutanan, serta hak pertanahan dalam perkebunan pada tanggal 6
Januari 2022. Hal ini menjadikan denyut politik agraria tahun 2022
terasa lebih hidup. Presiden mengumumkannya didampingi Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

24 Kompas, 3 Februari 2022.