Page 106 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 83
Realitas Panggung Politik Agraria
Tanpa sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam
penyelesaian konflik agraria, gebrakan Menteri ATR/Kepala BPN
soal kesiagaannya memberantas mafia tahan dan kesiapannya untuk
menyelesaikan sengketa tanah tak ubahnya tong kosong nyaring
bunyinya. Perlu kerja sistematis yang nyata, bukan hanya pidato
sesaat.

Arahan Menteri ATR
Merujuk Siaran Pers Kementerian ATR/BPN (27/7), Rakernas
yang bertema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi Pelayanan
Pertanahan dan Tata Ruang” ini dibuka Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam pembukaan, Hadi menyampaikan kepada seluruh jajaran
agar dapat membahas tindak lanjut dari tiga arahan Presiden Joko
Widodo secara komprehensif.
Ketiga arahan tersebut meliputi: percepatan pendaftaran
tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, penyelesaian
sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta
pemberantasan mafia tanah, dan dukungan pembangunan Ibu
Kota Nusantara. Hadi memandang perlu untuk melakukan dua
transformasi besar. Transformasi manajemen sumber daya manusia
termasuk di dalamnya sistem rekrutmen, rotasi, mutasi, promosi dan
demosi. Selain itu, transformasi digital mulai dari sistem pelayanan
publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan database.

Khusus terkait PTSL, Hadi mengatakan kegiatan ini sudah
berhasil mendaftarkan 74,8% dari 126 juta bidang tanah di Indonesia.
Masih ada 25.2% lagi yang harus dikejar, untuk itu dibutuhkan
strategi agar seluruh bidang tanah segera terdaftar dan terpetakan.
Hal lain yang disoroti adalah penyelesaian sengketa dan konflik
pertanahan dengan Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia
tanah. Efek sengketa konflik pertanahan ini, dituturkan Hadi dapat
menyebabkan adanya gejolak di level akar rumput.

Untuk itu, perlu sinergi pemberantasan mafia tanah secara
bersama. Pemberantasan mafia tanah ini harus terjalin sinergi
empat pilar yang menjadi kunci utama, yaitu antara Kementerian