Page 109 - Berangkat Dari Agraria

86 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
dan kabupaten/kota. Tahun 2023 adalah tahun terakhir bagi
pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi untuk membuktikan
bahwa pemerintah mampu menunaikan seluruh janji politiknya.
Tahun 2023 adalah tahun penentuan dari keberhasilan pemerintah
untuk menjalankan sejumlah agenda prioritas dan agenda
strategisnya dalam pembangunan nasional di berbagai bidang.
Di bidang agraria, agenda percepatan penyelesaian konflik
agraria, redistribusi tanah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,
serta percepatan legalisasi asset menjadi indikator utama dalam
menilai kinerja pemerintah. Seberapa serius pemerintah menangani
dan menyelesaikan sengketa tanah? Berapa luas tanah diredistribusi
yang dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat?
Berapa banyak bidang tanah yang dilegalisasi/disertipikasi?
Jika mencermati sejumlah pidato Presiden Jokowi, publik bisa
diyakinkan bahwa kesungguhan Presiden selaku kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan dalam meneguhkan komitmen
politiknya, tak perlu diragukan. Bahkan, jika ada kementerian yang
macet dalam pelaksanaan reforma agraria, Presiden tak segan untuk
mencopot menteri yang bersangkutan. Misalnya, Menteri ATR/
Kepala BPN digantikan oleh Hadi Tjahjanto (15 Juni 2022).
Bukan tak mungkin, terhadap Menteri LHK, Menteri Pertanian,
dan lainnya yang terkait reforma agraria, Presiden Jokowi akan
melakukan hal yang sama. Jika reforma agraria sebagai program
prioritas Presiden tersumbat, para menteri terkait bersiap
diberhentikan di tengah jalan.

Agenda politik
Reforma agraria sebagai agenda politik bangsa mestinya
tercermin nyata dalam dokumen visi, misi dan program aksi partai
politik yang akan ikut Pemilu 2024. Publik bisa memeriksa dokumen
resmi partai-partai politik tersebut. Publik juga bisa berancang-
ancang untuk mendukung partai politik yang menjadikan reforma
agraria sebagai agenda politiknya, atau sebaliknya.