Page 114 - Berangkat Dari Agraria
P. 114

BAB II  91
                                                   Realitas Panggung Politik Agraria
             Pelanggaran HAM yang berat; Penegakan HAM di Papua; Konflik
             agraria; Kelompok marginal  seperti  disabilitas,  pekerja migran,
             masyarakat adat, dan pekerja rumah tangga; Perlindungan pembela
             HAM; Kebebasan beragama  dan berkeyakinan;  Bisnis  dan HAM;
             Antisipasi Pemilu 2024, dan; Rencana aksi nasional HAM 2022-2024.

                 Penulis  mendorong  penguatan  isu  strategis penanganan
             konflik agraria sebagai bagian dari agenda reforma agraria. Hal ini,
             dipandang penting mengingat pengalaman internal Komnas HAM
             dan dinamika terkini dari upaya penanganan konflik agraria.

                 Ada dua  poin  mendesak.  Pertama, Komnas HAM  pernah
             menggagas  pembentukan Komisi  Nasional  untuk Penyelesaian
             Konflik Agraria (KNuPKA) pada tahun 2001-2003. Secara konsepsi,
             KNuPKA diadopsi  dari  pengalaman  Afrika  Selatan  (1994)  yang
             membentuk  Commission on Restitution  of Land  Rights  sebagai
             kelembagaan non-pengadilan  di  era Presiden Nelson Mandela.
             Komisi ini bertugas mendaftar, menangani,  dan menyelesaikan
             konflik tanah akibat politik apartheid (1948-1991).
                 Pengalaman internal Komnas HAM ini, patut dikontekstualisasi
             dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia kontemporer.
             Secara  substansi gagasan mengenai KNuPKA ini, akan  senantiasa
             relevan karena kenyataanya konflik agraria di berbagai sektor masih
             menjadi  urusan  yang  belum  tuntas  terselesaikan.  KNuPKA  mesti
             diproses  bersama dengan usulan pembentukan  Peradilan Agraria,
             seperti di Afrika Selatan bernama Land Claims Court.
                 Kedua, masih maraknya konfik agraria di  sektor  perkebunan,
             kehutanan, pertanian, pertanahan, pertambangan,  infrastruktur,
             transmigrasi,  pesisir,  pulau-pulau kecil,  dan lainnya. Data Kantor
             Staf Presiden, sejak 2016-2022 terdapat 1.504 kasus konflik agraria
             yang  dilaporkan masyarakat ke Istana Kepresidenan. Selama ini,
             penanganan  konflik  agraria  melalui mekanisme  koordinasi lintas
             kementerian/lembaga. Mekanisme ini  tak  sepenuhnya  efektif
             menyelesaikan konflik agraria yang sebagian disebabkan kebijakan
             kementerian/lembaga tersebut.
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119