Page 117 - Berangkat Dari Agraria
P. 117

94   Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             bagi calon pemimpin harus memahami secara mendalam kekuatan
             dan kelemahan konsep dan praktik reforma agraria Jokowi.

                 Perlu strategi jitu untuk mengeksplorasi model positif reforma
             agraria Jokowi,  sekaligus mengatasi  dampak negatif  dari  reforma
             agraria sebelumnya. Misalnya, perluasan dan percepatan redistribusi
             tanah  serta  legalisasi aset  yang  berlanjut dengan  pemberdayaan
             ekonomi masyarakat. Sumber  tanah  obyek  reforma  agraria juga
             diperluas, dari kawasan hutan atau non-kawasan hutan. Subyeknya
             benar-benar  diutamakan bagi  petani miskin  yang hidupnya
             tergantung pada tanah.

                 Dampak buruk  dari  legalisasi  aset  yang  massif,  berupa
             komersialisasi dan komoditisasi tanah yang mendorong penerima
             tanah dan  sertipikatnya  menjual  tanah  tersebut,  harus diatasi
             secara tegas. Misalnya, melalui pengutamaan pemberikan hak milik
             bersama,  daripada  sertipikat hak milik  pribadi.  Ini  penting  guna
             menumbuhkan  semangat  gotong-royong  dan mencegah jual  beli
             tanah yang seharusnya jadi sumber baru penghidupan warga.
                 Kedua,  kemungkinan publik  mendapat calon pemimpin yang
             lebih  progresif  dan  revolusioner  dari  Jokowi. Ini mensyaratkan
             pemimpin  yang  tahu,  mau,  dan mampu mewujudkan keadilan
             sosial  melalui  reforma agraria.  Pemimpin yang berani  memimpin
             perombakan struktur agraria yang timpang menjadi relatif merata-
             berkeadilan. Pemimpin  yang  mengutamakan  hak  petani  miskin
             daripada mendukung pengembangbiakan modal besar konglomerat.
                 Pemimpin  tipe ini, bisa jadi  akan banyak menggunakan
             kekuasaannya  yang besar  sebagai kepala negara  sekaligus kepala
             pemeritahan, juga pemimpin tertinggi Tentara Nasional Indonesia.
             Hambatan legislasi dan regulasi, dilipatnya dan digantikan dengan
             penerbitan  Peraturan  Pengganti  UU  (Perpu)  guna  melancarkan
             operasi cepat  menata  struktur agraria  yang  timpang.  Penguasaan
             korporasi dibatasi, sementara koperasi dan badan usaha milik rakyat
             diluaskan.
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122