Page 115 - Berangkat Dari Agraria

92 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Dengan komposisi keanggotaan yang baru, publik boleh
berharap Komnas HAM akan lebih progresif dalam menangani
dan menyelesaikan konflik agraria yang berdimensi HAM,
dan mendorong terbentuknya kelembagaan negara baru yang
menyelesaikan konflik agraria.*

2.20. Reforma Agraria di Tahun Politik 29
Sebagai agenda politik bangsa, reforma agraria dipengaruhi
konteks politik negara. Dinamikanya ditentukan situasi dan kondisi
politik yang berkembang. Kontestasi politik praktis pada tahun
2023 dan 2024, akan sangat mempengaruhi nasib reforma agraria.
Pelaksanaan reforma agraria tahun 2022, ditutup dengan penyerahan
satu juta lebih sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat oleh
Presiden Jokowi di Istana Negara (1/12/22). Hal ini menjadi simbol
dari konsistensi pemerintah dalam memperkuat hak rakyat atas
tanah sejak periode pertama pemerintahan Jokowi (2014-2019)
hingga kini.

Presiden Jokowi menyerahkan 1.552.450 sertipikat hak atas
tanah untuk rakyat. Sertipikat dibagikan di 34 provinsi yang diterima
langsung warga di Istana dan secara virtual di provinsi masing-
masing. Sertipikat tanah adalah tanda bukti hukum hak atas tanah
untuk menghindari konflik pertanahan. Tahun 2015, terdapat 126
juta bidang tanah yang harus disertipikatkan. Tetapi kepemilikan
sertipikat baru 46 juta. Presiden meminta Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mempercepat sertipikat
hak atas tanah tersebut.

Presiden juga gembira, karena kepemilikan 744 bidang tanah
Suku Anak Dalam di Jambi sudah diselesaikan. Persoalan di bidang
tanah itu telah berlangsung 35 tahun. Persoalan sengketa lahan ini
tidak hanya pada Suku Anak Dalam, tetapi banyak terjadi di berbagai
daerah, termasuk karena mafia tanah. Presiden telah memerintahkan
Menteri ATR/Kepala BPN untuk tak ragu memberantas mafia tanah.

29 Kompas, 30 Desember 2022.