Page 89 - Berangkat Dari Agraria
P. 89

66   Berangkat dari Agraria:
                  Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
             sebagai anggota. Anggota Tim terdiri dari pejabat eselon 1 dari 19
             kementerian/lembaga, serta 4 orang pimpinan CSO.

                 Keempat CSO itu,  pimpinan Konsorsium Pembaruan  Agraria
             (KPA), Serikat Petani  Indonesia (SPI), Badan Registrasi  Wilayah
             Adat (BRWA), dan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema
             PS) Indonesia. Keempatnya representasi gerakan rakyat pengusung
             reforma agraria yang memperjuangkan akses rakyat atas tanah dan
             kekayaan alam lainnya.


             Orientasi hasil
                 Tim ini koordinatif dan ad-hoc lintas institusi yang melibatkan
             pemerintah  provinsi  dan kabupaten/kota.  Peran Gubenur  dan
             Bupati/Walikota yang  ex-officio  sebagai Ketua GTRA harus
             diefektifkan. Kolaborasi di pusat ini baiknya diteruskan di provinsi
             dan kabupetan/kota.

                 Pelaksanaan  tugas  Tim ini berorientasi hasil.  Empat  tugas
             dan  tanggung jawab  Tim,  yakni menyusun  dan melaksanakan
             rencana aksi menjadi tugas pertama sebagaimana arahan Presiden.
             Lalu, melaporkan capaian pelaksanaan rencana aksi tersebut, dan
             melakukan koordinasi dengan kepala daerah dan pemerintah daerah
             guna pelaksanaan rencana  aksinya.  Terakhir,  menjalin  kerjasama
             percepatan  penyelesaian  konflik agraria dan  penguatan  kebijakan
             reforma agraria dengan berbagai pihak.

                 Di samping itu, Tim bertugas memperkuat kebijakan reforma
             agraria melalui revisi Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria yang
             diusulkan aktivis saat dialog dengan Presiden akhir Desember 2020.
             Prinsipnya Presiden Jokowi setuju.

                 Isu-isu krusial yang harus diperkuat dalam perbaikan Perpres
             86/2018.  Pertama, penegasan posisi  Presiden  sebagai pemimpin
             utama reforma agraria. Diusulkan, kepemimpinan Presiden langsung
             dalam kelembagaan  pengarah  dalam Perpres 86/2018.  Sumbatan
             utama  pelaksanaan  reforma agraria adalah  kepemimpinan  yang
             didelegasikan Presiden ke menteri. Menempatkan Presiden sebagai
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94